Operasi Pasar Gagal Tekan Harga Beras

Ini menunjukkan kondisi perberasan yang sangat rentan. Menurutnya, meskipun impor dilakukan saat ini, hal tersebut sudah terlambat.

Operasi Pasar Gagal Tekan Harga Beras
Kompas Tv
Ilustrasi beras 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pengamat pertanian Institut Teknologi Bogor (IPB), Dwi Andreas Harsono menilai, operasi pasar yang dilakukan saat ini belum efektif menurunkan harga beras.

Dia menilai, hal tersebut dikarenakan saat ini Indonesia tengah menghadapi mekanisme pasar, dimana pasokan dan stok pangan sangat terbatas. Padahal, menurutnya operasi pasar yang dilakukan sudah cukup gencar sejak Desember tahun lalu.

"Memang harga tidak naik dibandingkan November, tetapi operasi pasar dimaksudkan menekan harga sampai di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara HET juga dipaksakan, dan harga sampai sekarang juga masih di atas HET," ujar Dwi kepada Kontan.co.id, Rabu (10/1).

Dalam dua tahun terakhir, harga beras memang stabil tinggi. Berdasarkan pengamatan Dwi, di sejumlah kota kecil di Jawa, harga beras saat ini sudah melambung tinggi, yakni Rp 11.000-Rp 12.000 per kg.

Ini menunjukkan kondisi perberasan yang sangat rentan. Menurutnya, meskipun impor dilakukan saat ini, hal tersebut sudah terlambat.

Ïmpor itu harus diputuskan sejak Juli sehingga pengendalian harga dilakukan ketika barang sudah masuk, yakni pada Oktober. Sejak Juli sudah bisa dilihat tren produksi dan pergerakan harganya," ujar Dwi.

Dwi pun menjelaskan, saat ini data pangan hanya dimiliki oleh Kementerian Pertanian (Kemtan). Sementara, menurutnya data tersebut tidak bisa dipercaya untuk mengambil kebijakan.

"Data yang bisa dipercaya saat ini adalah harga. Kemtan mengklaim produksi surplus, padahal harga tetap tinggi," ujar Dwi.

Dwi pun berpendapat, panen raya baru akan terjadi pada Maret hingga April, hal ini dikarenakan puncak panen dilakukan pada Desember lalu. Sementara, pada Oktober dan November terjadi pengurangan luas tanam sebesar 413.000 ha. Hal ini membuat luas panen pada Januari dan Februari turut berkurang.

Terkait data pangan ini, Dwi menyarankan supaya presiden membentuk unit khusus terkait data pangan sehingga presiden memiliki data alternatif untuk mengambil kebijakan. (*)

Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help