TribunKaltim/

Rencana DOB Kota Tanjung Selor Pemkab Diminta Siapkan Pemetaan Kelurahan Baru

"Kita ingin menjadikan ibukota provinsi sebagai sebuah daerah yang otonom. Mau tidak mau memang harus dipersiapkan dari sekarang

Rencana DOB Kota Tanjung Selor Pemkab Diminta Siapkan Pemetaan Kelurahan Baru
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Datu Iqra Ramadhan, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penataan wilayah administrasi rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor sudah mesti disiapkan sejak kini.

Kepala Biro Pemerintah Setprov Kalimantan Utara Datu Iqra Ramadhan mengatakan, jika Pemkab Bulungan belum mampu merealisasikan pemekaran desa menjadi kelurahan baru, kemudian beberapa kelurahan menjadi kecamatan, maka yang harus disiapkan sejak dini cukup memetakan rencana desa/kelurahannya dulu.

Pemetaan tersebut lanjutnya kalau perlu dituangkan dalam rencana induk atau masterplan. Menurutnya membuat perencanaan pemekaran kelurahan dan kecamatan baru di Tanjung Selor akan mudah karena masalahnya belum komplek.

"Kenapa kita harus persiapkan sekarang, supaya pada saat nanti syarat kewilayahan ini dibutuhkan untuk memekarkan Tanjung Selor menjadi kota, kita sudah tidak kelabakan lagi. Kita tidak perlu lagi mulai dari nol. Sebab sudah ada dokumennya, sudah disiapkan," kata Datu kepada Tribun, Kamis (11/12018) di ruang kerjanya.

Mantan Camat Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan ini mengatakan, saat ini memang pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, termasuk pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan. Namun hal itu bukan menjadi penghalang Pemkab Bulungan bekerja menyiapkan perencanaan pemekaran kelurahan dan kecamatan baru.

Seperti diketahui, Kota Tanjung Selor masih membutuhkan 3 kecamatan baru sebagai pelengkap syarat undang-undang ketika daerah akan dimekarkan. Kecamatan yang ada saat ini baru Kecamatan Tanjung Selor.

"Kita ingin menjadikan ibukota provinsi sebagai sebuah daerah yang otonom. Mau tidak mau memang harus dipersiapkan dari sekarang. Ketika nanti kran moratorium itu ditutup, artinya kita sudah siap," ujarnya.

Datu juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan penerapan moratorim untuk semua daerah. Daerah otonom baru seperti Kalimantan Utara lanjutnya, bisa dimekarkan dengan dasar kepentingan strategis nasional.

"Ini kan ibukota provinsi perbatasan. Dan itu juga sudah dipertegas dalam UU Nomor 20/ 2012, bahwasanya ibukota Kalimantan Utara itu adalah di Tanjung Selor. Artinya, dasarnya sudah ada," katanya.

Pemprov kata Datu sebetulnya tidak ingin tinggal diam juga. Pemprov siap membantu pemikiran agar Pemkab Bulungan bisa menyiapkan rencana-rencana pemekaran kelurahan dan kecamatan yang komprehensif.

"Kita selama ini sering memberikan supervisi. Kami juga tekankan bahwa yang harus di-clear-kan sebelum pemekaran adalah batas wilayahnya," katanya.

"Jadi, siap tidaknya, pemekaran kelurahan dan kecamatan sudah harus ditindaklanjuti dari sekarang," katanya.

Pemkab Bulungan sebutnya bisa saja meminta bantuan kepada pemerintahan di atasnya, termasuk dengan masyarakat. "Artinya jangan didiamin, harus kita pacu bersama-sama antara Pemdes, Pemkab, Pemprov, dan masyarakat," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help