Maret sudah Bisa Teken Kontrak Rencana Pemprov Kaltara Beli Pesawat N-219

Muncul pula wacana Gubernur untuk menyisihkan Rp 10 persen dari Rp 1 triliun bantuan dana pengembangan bandara di Kalimantan Utara

Maret sudah Bisa Teken Kontrak Rencana Pemprov Kaltara Beli Pesawat N-219
HO/FACEBOOK IRIANTO LAMBRIE
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengabadikan momen di kokpit pesawat Nurtanio N-219 di markas PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rencana Pemprov Kalimantan Utara membeli pesawat N-219 tampaknya bukan sekadar wacana belaka.

Gubernur dan Wakil Gubernur Irianto Lambrie-Udin Hianggio bersama unsur pimpinan DPRD seperti Marten Sablon, Abdul Djalil Fatah, dan Marwansyah sudah berkunjung ke markas pusat PT Dirgantara Indonesia (DI) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1/2018).

Tampak pula dalam rombongan tersebut Bupati Bulungan Sudjati, Bupati Malinau Yansen TP, Bupati Nunukan Laura Hafid.

Dalam akun Facebook resminya, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menargetkan pembelian pesawat "Nurtanio" N-219 itu dimulai dengan penandatanganan kontrak pada bulan Maret atau April 2018 ini.

Dalam pernyataannya, Irianto mengklaim sudah memerintahkan Asisten II Setprov Kalimantan Utara bersama organisasi perangkat daerah lainnya membentuk tim kecil. Tim kecil ini yang akan melakukan negosiasi dengan PT DI.

"Untuk mewujudkan rencana pembelian ini, saya harapkan semua pihak bergerak cepat," katanya. Pembelian pesawat udara dilakukan untuk kepentingan transportasi udara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Selain mengunggah di media sosial Facebook momen-momen saat berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia (DI) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1/2018), Gubernur Irianto Lambrie juga membeberkan beberapa alternatif pembiayaan pembelian pesawat N-219.

Seperti diketahui, Pemprov Kalimantan Utara sudah menyematkan Rp 40 miliar dana di APBD 2018. Dana tersebut baru separuh dari harga pesawat yang mencapai Rp 80 miliar. Rencananya, Rp 40 miliar akan dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2019.

Irianto mengatakan, penyediaan anggaran pembelian "burung besi" itu bisa juga diserap rasionalisasi anggaran APBD. Taksiran nilainya mencapai Rp 150 miliar.

"Dengan tambahan dana rasionalisasi tadi, seharusnya bisa teranggarkan Rp 80 miliar dalam tahun ini. Tambahan ini bisa dilakukan pada saat pembahasan P-APBD 2018," tulisnya.

Daerah yang dijangkau penerbangan N-219 juga bisa memberikan kontribusi dana secara konsorsium dan atau per daerah. Jika daerah terbebani dengan skema tersebut, bisa menggunakan dana Bantuan Keuangan yang disalurkan pemprov.

Muncul pula wacana Gubernur untuk menyisihkan Rp 10 persen dari Rp 1 triliun bantuan dana pengembangan bandara di Kalimantan Utara dari Kementerian Perhubungan. "Celah penganggaran lainnya yakni mengajukan peminjaman dana sekitar Rp 100 miliar kepada Bankaltimtara," tulisnya.

Alternatif-alternatif pembiayaan ini lanjutnya, tetap akan dibahas dengan legislatif. "Segala aturan yang berlaku terkait dengan proses ini harus dipatuhi. Sehingga tak memunculkan permasalahan hukum nantinya," ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help