TribunKaltim/

Maksimalkan Pengelolaan Dana Desa, DPMPD Kaltim Kembali Kontrak 374 Pendamping Profesional

“Harapannya serapannya dana desa semakin baik dan target-target pembangunan di desa bisa tercapai,” tutur Jauhar.

Maksimalkan Pengelolaan Dana Desa, DPMPD Kaltim Kembali Kontrak 374 Pendamping Profesional
HO
Moh Jauhar Efendi 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim kembali menggunakan jasa tenaga pendamping profesional desa, hasil seleksi 2017 lalu.

Penandatangan kontrak kerja untuk 2018 ini berlangsung selama dua hari yakni 11-12 Januari, ini.

Tercatat, sebanyak 374 tenaga pendamping profesional desa, bakal kembali melanjutkan kerjanya mendampingi desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

“Tanda tangan kontrak untuk pendamping profesional 2018, di enam kabupaten kota sudah dilakukan Tanggal 11. Sedangkan khusus untuk PPU (Penajam Paser Utara), tandatangab kontrak dilakukan di Tanggal 12,” kata Kepala BPMPD Kaltim, M Jauhar Effendi, Sabtu (13/1/2018).

Sebanyak 374 tenaga pendamping profesional tersebut terdiri dari 37 orang Tenaga Ahli (TA), 111 Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), 45 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan 181 Pendamping Lokal Desa (PLD).

“Jumlah ini lebih sedikit dibanding pendamping profesional di 2017 lalu,” ungkap Jauhar.

Pasalnya, terdapat 18 tenaga profesional yang bertugas di 2017, tak lolos evaluasi kinerja. 

“Hasil penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan padah akhir 2017, dari 392 tenaga pendamping profesional hanya 374 orang yang dinyatakan lolos dan bisa melanjutkan kontrak kinerja tahun 2018,” kata Jauhar.

Kontrak kerja tersebut, kata Jauhar, berlaku hingga 31 Desember 2018 ini. Jauhar pun menaruh harap, tenaga pendamping profesional yang kembali dikontrak, bisa menunjukkan kinerja, yakni mendampingi desa, dalam mengelola ADD.

“Harapannya serapannya dana desa semakin baik dan target-target pembangunan di desa bisa tercapai,” tutur Jauhar.

Sekadar informasi, sekitar 840 desa di tujuh Kabupaten di Kaltim mendapatkan kucuran ADD, sejak tiga tahun terakhir ini.

Khusus 2017, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp 692,42 miliar DD, untuk Bumi Etam.

Jika dirata-ratakan, tiap desa di Kaltim menerima DD Rp 800 juta lebih per tahun. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help