Alternatif Uang Paksa, Kenapa Hakim Perintahkan Pemberhentian Sementara Bupati?

Tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenai sanksi administratif sedang.

Alternatif Uang Paksa, Kenapa Hakim Perintahkan Pemberhentian Sementara Bupati?
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Joko Santosa, Budi Prasetya dan Muhammad Firnanda, Senin (16/10/2017) saat hendak diambil sumpah dan janji jabatannya dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Ketiganya menolak jabatan itu karena tidak sesuai Putusan PTUN Samarinda. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Terhadap pejabat pemerintahan/ pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenai sanksi administratif sedang.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, jenis-jenis sanksi administratif sedang itu meliputi pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

“Oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi yang dimohon oleh Penggugat/ Pemohon Eksekusi telah ditolak Pengadilan, maka dalam kasus a quo terdapat dua jenis sanksi yang menjadi kewenangan diskresi atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat apabila tetap tidak mematuhi/ tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap a quo,” jelas  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Tedi Romyadi SH MH, pada Penetapan Eksekusi PTUN Samarinda, tanggal 9 Januari 2018 terhadap perkara mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa melawan Bupati Nunukan.

Baca: Tak Lakukan Hal Ini, Gubernur Diperintahkan Berhentikan Sementara Bupati Nunukan

PTUN Samarinda memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat, dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan kepada Tergugat/ Termohon Eksekusi Bupati Nunukan, dalam hal yang bersangkutan tetap tidak mematuhi/ tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tedi Romyadi menjelaskan pula, penjatuhan sanksi dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh Gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negara apabila keputusan ditetapkan oleh Gubernur.

“Kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat  dalam pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, serta selaku pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebagai bagian dari upaya paksa atas pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Baca: BREAKING NEWS - Polisi Gerebek Pesta Seks Gay di Vila Kawasan Cipanas

Baca: Nggak Nyangka, Ternyata Begini Perasaan Arumi Bachsin saat Suaminya Emil Dardak Jadi Cawagub Jatim

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help