Lima Jabatan Lowong, Ketua PTUN Sebut Bupati Tidak Beralasan Hukum

Bupati sebelumnya telah memberikan jabatan kepada ketiga pejabat yang dinonjobkan itu.

Lima Jabatan Lowong, Ketua PTUN Sebut Bupati Tidak Beralasan Hukum
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Muhammad Firnanda, Budi Prasetya dan Joko Santosa, Senin (16/10/2017) meninggalkan ruangan pelantikan di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan saat hendak dilantik mengisi jabatan pengawas. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Alasan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid selaku pihak Tergugat/ Termohon Eksekusi yang menyatakan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi dengan sempurna terhadap tiga pejabat yang dinonjobkan, dinilai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Tedi Romyadi SH MH, terbukti tidak beralasan hukum.

Sehingga terhadap Bupati Nunukan haruslah diterapkan ketentuan Pasal 116 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  

“Sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka terhadap Tergugat/ Termohon Eksekusi dalam hal tidak bersedia melksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang di dalam amar putusan tersebut terdapat perintah untuk menerbitkan keputusan baru, termasuk keputusan yang merehabilitasi penggugat, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif,” ujar Tedi.

Tedi menjelaskan tentang Penetapan Ekseskusi PTUN Samarinda terhadap perkara mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya, dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa melawan Bupati Nunukan. Penetapan yang ditandatangani Ketua PTUN Samarinda Tedi Romyadi SH MH itu, ditetapkan pada 9 Januari 2018.

Bupati Nunukan sebelumnya telah memberikan jabatan kepada ketiga pejabat yang dinonjobkan itu.

Hanya saja ketiganya menolak dilantik dengan meninggalkan tempat pelantikan di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan pada Oktober 2017 lalu.

Pasalnya ketiganya ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan Putusan PTUN Samarinda.

Bupati Nunukan saat itu menempatkan Joko pada jabatan Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Budi Prasetya dalam keputusan itu ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan.

Halaman
123
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help