TribunKaltim/

Capek Harus ke Balikpapan, Ketua Fraksi PKB Doakan BSB Cepat Beroperasi

Pasalnya, ia mengaku capek jika harus ke Jakarta menuju ke Balikpapan, Bandara Sepinggan.

Capek Harus ke Balikpapan, Ketua Fraksi PKB Doakan BSB Cepat Beroperasi
tribunkaltim.co/nevrianto hardi prasetyo
Proyek pengerjaan landas pacu Bandara Samarinda Baru (BSB). 

SAMARINDA, TRIBUN - Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin mendoakan agar Bandara Temindung segera dipindahkan ke Bandara Samarinda Baru (BSB) atau Bandara APT Pranoto. Pasalnya, ia mengaku capek jika harus ke Jakarta menuju ke Balikpapan, Bandara Sepinggan.

"Kita Doakan saja, segera cepat selesai dan pindah. Capek juga, kita ke Balikpapan terus kalau mau ke Jakarta," ucap Syafruddin, kepada Tribun, Rabu (17/1), terkait peroyek BSB yang kembali molor target penyelesaian.

Disinggung soal sikap anggota Komisi III DPRD Kaltim yang mempertanyakan pertanggungjawaban dana Rp 40 miliar, Syafruddin belum bisa memberikan komentarnya. "Kita tunggu hasil kunjungan Komisi III ke lokasi dan kita akan undang untuk rapat dengar pendapat. Itu akan lebih jelas," kata Syafruddin, Ketua DPW PKB Kaltim.

Untuk diketehui, landasan pacu atau runway BSB di sepanjang 275 meter amblas karena kontur tanah di sekitar lahan gambut. Untuk mengatasi kontur tanah tersebut, maka pihak kontraktor PT Hutama Karya (dari tiga kontraktor) mengatasinya dengan menggunakan pondasi cerucuk matras beton.

Hamdani pernah mengatakan, dari 275 meter diperkirakan ada 5.600 titik yang harus dipasang tiang pancang. "Perkiraan untuk 5.600 titik dibutuhkan sekitar 10 ribu tiang pancang," kata Hamdani, satu dari tiga kontraktor BSB, Rabu (16/8/2017).

Untuk kebutuhan anggaran menggunakan pondasi cerucuk matras beton, disetujui alokasi anggaran Rp 40 miliar. Dana tersebut digelontorkan dari Perubahan APBD Kaltim 2017.

Sementara itu, Pengamat hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menilai jika ada indikasi kejanggalan pengerjaan proyek fisik/infrastruktur, menjadi pintu masuk dugaan korupsi. Ini terkait dengan molornya penyelesaian proyek Bandara Samarinda Baru (BSB) atau Banadara APT Pranoto, di Sungai Siring, Samarinda.

Herdiansyah menilai, umumnya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur fisik yang mengalami keterlambatan, selalu bertalian dengan ketidakberesan pengelolaan anggaran. "Molornya waktu pengerjaan, bangunan mangkrak, spesifikasi yang tidak sesuai, kualitas yang mengkhawatirkan, merupakan kejangggalan-kejanggalan proyek infrastruktur yang menjadi pintu masuk korupsi," tutur Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, kepada Tribun, Rabu (17/1).

Kata dia, kasus atau perkara-perkara korupsi infrastruktur memang jumlahnya jauh lebih sedikit secara kuantitas. "Tetapi nilai kerugian negara justru jauh lebih besar dibanding kasus korupsi non infrastruktur," sebut Castro.
Menurut dia, pembangunan BSB sudah terlalu lama dan berlarut-larut. Bahkan pemerintah pernah menjanjikan operasi bandara dimulai diawal 2017 silam. "Faktanya sampai sekarang belum sama sekali," kritik Castro.

Padahal, anggaran yang dikeluarkan begitu sangat besar. Untuk itu, lanjut dia, perlu pengawasan ketat, bukan hanya dari pemerintah daerah. Tetapi juga dari pihak DPRD yang memang punya fungsi dan kewenangan pengawasan.

Pada prinsipnya, Castro berpendapat, mendukung upaya DPRD Provinsi untuk mengetatkan pengawasan penggunaan anggaran pembangunan bandara BSB itu, melalui kunjungan berkala.
"Setidaknya, rutinitas kunjungan secara massif dan aktif itu bisa mengkonfirmasi realitas di lapangan. Sesuai atau tidak dana yang dikucurkan dengan kondisi faktual dilapangan," pungkasnya. (bud)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help