vertikal

Tambang Emas Ilegal di Long Top Kabupaten Malinau Terus Berlangsung

isu adanya aktivitas menggunakan helikopter yang hilir mudik dari dan ke lokasi tambang ilegal membuat Pemkab Malinau semakin cemas

Tambang Emas Ilegal di Long Top Kabupaten Malinau Terus Berlangsung
ILUSTRASI: Air sungai Animas di La Plata, negara bagian Colorado berubah warna menjadi kuning pekat akibat bobolnya bendungan limbah tambang emas Gold King. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Menunggu tindakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, untuk segera menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) adalah saat yang dinanti-nanti oleh Pemkab Malinau. Sebab, sampai saat ini penambangan emas ilegal di Desa Long Top, Kecamatan Sungai Boh terus berlangsung dan diduga semakin marak.

Terlebih, mendengar isu adanya aktivitas menggunakan helikopter yang hilir mudik dari dan ke lokasi tambang ilegal membuat Pemkab Malinau semakin cemas soal dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal tersebut. Selain merugikan negara, dampak sosial akan timbul dari aktivitas tambang ilegal itu.

Penggunaan zat kimia tak terkontrol untuk memproduksi emas, dan pembuangan sisa-sisa zat kimia yang tidak terpakai tentu akan membahayakan kehidupan masyarakat di sekitar tambang ilegal. Terlebih, hampir seluruh sungai di sekitar lokasi tambang ilegal saling terhubung akan mempermudah limbah tambang mencemari sungai.

Melihat kondisi ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Malinau, Ernes Silvanus meminta, agar instansi berwenang dalam bidang pertambangan dapat segera menjalankan tupoksinya secara nyata dengan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan aktifitas ilegal di hutan lindung Malinau ini.

"Pemkab Malinau meminta kepada perangkat daerah dalam bidang pertambangan di Provinsi Kaltara, segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Kemudian, segera melakukan langkah-langkah strategis untuk sesegera mungkin untuk menghentikannya. Sebab, sangat banyak dampak negatif timbul dari perbuatan ilegal itu," pintanya.

Apalagi beber Ernes, apabila benar ada helikopter hilir mudik di lokasi tambang membawa logistik para penambang ilegal di sana maka Dinas ESDM Provinsi Kaltara harus segera menyikapinya. Sejak tahun 2016 lalu, Ernes menyatakan, Pemkab Malinau bersama instansi vertikal dan masyarakat setempat telah melakukan razia dan penyergapan di lokasi tambang ilegal.

"Kalau dulu masih kewenangan kita untuk masalah pertambangan, kita membentuk tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan masyarakat sekitar melakukan razia dan penyergapan di lokasi tambang ilegal. Nah, sekarang kewenangan itu sudah tidak ada pada kami. Semua kewenangan itu ada di provinsi. Jadi, jangan sampai perjuangan kami dulu untuk menutup tambang emas ilegal itu menjadi sia-sia," tandasnya.

Soal adanya helikopter hilir mudik di lokasi tambang, Kepala Adat Besar Apo Kayan, Ibau Ala mengakui, telah mendengan kabar tersebut. Bahkan, Ibau mengetahui, helikopter tersebut hilir mudik untuk mengangkut logistik berupa bahan bakar minyak (BBM) yang diperlukan oleh penambang ilegal. "Iya memang ada kegiatan tambang di sana. Helikopter bolak balik aja antar BBM," ujar Ibau melalui pesan pendek.

Ingin mengetahui apakah ada langkah-langkah strategis diambil oleh Dinas ESDM Kaltara, sejak beberapa waktu lalu Tribun mencoba menghubungi Kadis ESDM Kaltara. Namun, hingga berita soal tambang emas ilegal ini kembali diturunkan yang bersangkutan belum dapat dihubungi. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved