Kawal Revisi UU 33/2004, Pemkot Diminta Galang Dukungan Daerah Pengolah Migas

Termasuk membicarakan soal kewenangan pembagian DBH Migas yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur setempat.

Kawal Revisi UU 33/2004, Pemkot Diminta Galang Dukungan Daerah Pengolah Migas
TRIBUN KALTIM / UDIN DOHANG
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubaya Bengawan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Udin Dohang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubaya Bengawan, mengusulkan kepada Pemerintah agar menggalang dukungan seluruh 11 kabupaten/kota daerah pengolah Migas se-Indonesia.

Langkah ini dipandangan perlu guna mengawal masuknya nomenklatur daerah pengolah Migas dalam revisi UU No 33/2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang sedang digodok Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebaiknya, Pemkot Bontang sebagai inisiator daerah pengolah Migas menggalang dukungan ‎seluruh daerah pengolah agar mengawal revisi UU 33," ujar Ubaya Bengawan, Minggu (4/2/2018).

Baca juga:

Tak Jujur pada Istri soal Harga Barang yang Dibeli, Imbas yang Diterima 2 Pria Ini Tak Terduga

Lihat Wanita Jongkok di Tepi Jalan, Bu Dokter Kaget Saat Temukan Sosok ‘Ungu’ Ini di Tempat Sampah

Muak Merawat Sang Ayah yang Sakit-sakitan, Seorang Anak Terekam Lakukan Hal Tercela Ini di RS

Menurut Ubaya, saat ini draft revisi UU 33 yang disiapkan Kemenkeu‎ sudah mengakomodir nomenklatur daerah pengolah Migas.

Hal ini berkat perjuangan Pemkot dan DPRD Bontang yang secara konsisten menyuarakan alokasi dana bagi hasil Migas khusus daerah pengolah di Kemenkeu.

Halaman
123
Penulis: Udin Dohang
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help