Pengusaha Belum Puas dengan Penyederhanaan Regulasi Energi Terbarukan

Pasti kalau ada masukan pasti kita evaluasi, mereka janjinya akan secara tertulis, sampai sekarang belum kami terima

Pengusaha Belum Puas dengan Penyederhanaan Regulasi Energi Terbarukan
samir paturussi/ tribun kaltim
Palabuhan untuk komoditi migas dan sawit Benuo Taka diharapkan bisa memberikan kontribusi pemasukan asli daerah (PAD), sampai Agustus 2017 baru menyetor Rp2,4 miliar dari target Rp 10 miliar. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA  - Desakan para pelaku usaha ke pemerintah untuk merevisi kebijakan dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 50 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyedia tenaga listrik kembali harus pupus. Sebab, beleid tersebut bukan termasuk regulasi yang dicabut oleh pemerintah.

Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konvservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengungkapkan, pemerintah pada intinya tidak menutup pintu dalam pembahasan regulasi yang memang dianggap memberatkan. Akan tetapi sampai sekarang rekomendasi secara formal sebagai syarat untuk bisa melakukan pembahasan bersama belum diterima.

"Pasti kalau ada masukan pasti kita evaluasi, mereka janjinya akan secara tertulis, sampai sekarang belum kami terima," kata Rida saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (5/2).

Pembahasan terkait kondisi serta perkembangan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebenarnya sudah dilakukan bersama dengan pemerintah. Para pelaku usaha bahkan sampai diterima oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla pada akhir tahun lalu.

Namun demikian menurut Rida pelaporan kepada Wapres tersebut tidak serta merta langsung menggugurkan kebijakan yang telah ditetapkan. Butuh proses serta waktu dalam pembahasannya. 

Dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Wapres melalui Kamar Dagang Industri (Kadin), para pelaku usaha merekomendasikan perubahan beberapa kebijakan. Misalnya untuk skema Build Operate Own Transfer (BOOT) yang diatur pada Permen ESDM 50/2017.

Amanat MK terkait "dikuasai oleh negara" tidak dimaknai dengan "dimiliki oleh negara". Kemudian penerapan skema BOOT dihapuskan, jika tetap diterapkan skema BOOT maka  nilai aset ditetapkan berdasarkan harga pasar saat transfer. Kemudian ada opsi kepada pengembang untuk transfer aset atau melanjutkan kontrak dengan harga listrik yang akan disepakati kemudian.

Selain itu pengadaan pengembang. Skema pengadaan dikembalikan sesuai aturan PP 14/2012 yakni penunjukkan langsung, bukan pemilihan langsung seperti yang diatur di Permen ESDM No 50/2017.

Riza Husni, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menegaskan, rekomendasi perubahan sudah disampaikan kepada pemerintah sejak akhir tahun lalu. Tidak hanya ke kementerian ESDM namun rekomendasi juga sudah disampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dia berharap pintu negosiasi dengan pemerintah tetap terbuka sehingga iklim investasi yang diharapkan meningkat juga bisa terwujud. "Sekarang upaya kami hanya satu, melobi dan mengimbau Presiden Jokowi untuk punya kebijakan lain," kata Riza.

Kementerian ESDM baru saja mencabut 32 Permen ESDM yang dianggap memberikan dampak negatif terhadap investasi. Dari 32 permen dicabut , tujuh di antaranya berasal dari sub sektor EBTKE.

Halaman
12
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help