Hasil Pleno KPU Kaltara 16 Parpol Penuhi Syarat Hasil Verifikasi Faktual

Sebanyak 16 partai politik di Kalimantan Utara dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kaltara

Hasil Pleno KPU Kaltara 16 Parpol Penuhi Syarat Hasil Verifikasi Faktual
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Suasana rapat pleno terbuka KPU Kaltara hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019, di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, Minggu (11/2/2018) malam. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sebanyak 16 partai politik di Kalimantan Utara dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hasil verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara.

16 partai tersebut terdiri atas 12 partai lama yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Ditambah empat partai baru masing-masing Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

Keputusan MS terhadap 16 partai politik itu diambil berdasarkan pleno terbuka hasil penelitian administrasi, dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Utara, Minggu (11/2/2018) pukul 22.00 malam di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor, Bulungan.

"Secara keseluruhan berdasarkan verifikasi faktual 16 partai politik dinyatakan memenuhi syarat verifikasi yang dilakukan di kabupaten/kota sehingga di provinsi dinyatakan MS," kata Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami kepada Tribun, Senin (12/2/2018).

Keenam belas partai belum bisa dinyatakan lolos mengikuti pemilu 2019. Sebab masih akan direkapitulasi tingkat nasional pada tanggal 17 Februari 2018 oleh KPU RI.

"Apakah kemudian memenuhi syarat secara nasional untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. Tanggal 17 Februari akan dilakukan rekapitulasi dan penetapan. Kita serahkan hasil pleno ini ke KPU RI tanggal 14-15 Februari," katanya.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Bulungan ini mengaku tahapan verifikasi faktual cukup menguras energi. Tahapan verifikasi dilakukan sejak awal Oktober 2017 sampai Februari ini. Tahapan verifikasi cukup banyak rentetan perubahan.

"Pertama, ketika KPU RI menetapkan beberapa partai yang dinyatakan MS untuk dilakukan verifikasi faktual. Lalu ada beberapa partai yang melakukan gugatan ke Bawaslu karena tidak memenuhi syarat. Dalam proses ini, Bawaslu memutuskan bahwa partai yang tidak MS itu, diikuti untuk verifikasi," sebutnya.

"Kemudian keluar putusan KPU RI bahwa partai peserta pemilu 2014 tidak dilakukan proses verifikasi. Akan tetapi menjelang berakhirnya tahapan verifikasi, MK mengeluarkan putusan terkait yudicial review terkait partai yang tidak diverifikasi. Salah satu putusan MK itu bahwa semua parpol harus ikut verifikasi," tambah Suryanata. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help