HTI Hadir 3 Dekade, Ini yang Diungkapkan Walhi. . . Duh Mengkhawatirkan!

Penguasaan kawasan hutan oleh industri yang dianggap rakus lahan ini, telah mengkonversi areal hutan.

HTI Hadir 3 Dekade, Ini yang Diungkapkan Walhi. . . Duh Mengkhawatirkan!
(TribunKaltim.co/Domu D Ambarita)
Hamparan hutan di pedalaman Kalimantan tampak dari udara. Foto diambil Rabu (24/8/2016) 

"Terdapat, 642 desa/kampung berada dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi, luasnya mencapai 5,9 juta hektar. Jumlah ini cukup mencengangkan, dari luas hutan Kaltim 8,3 juta hektar, lebih dari 71% hutan Kalimantan Timur ternyata telah dikuasai korporasi,"ujar Iqin, dihubungi Selasa (13/2/2018).

Sementara itu, Walhi Kaltim kembali mencatat, ada 408 desa/kampung yang berkonflik langsung dengan wilayah kelolanya, baik dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk hutan alam dan logging serta HTI yang ditanami akasia, eucalyptus dan lainya sebagai bahan baku kertas, yang luasannya mencapai 3 juta hektare lebih.

Hal ini, selain berdampak berubahnya bentang alam, juga mendorong perubahan perilaku dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan, semisal tradisi perladangan. 

Masyarakat dipaksa tunduk dalam skema industri, dari agraris ke industri.

"Di sinilah mulai hilangnya peradaban masyarakat dengan hutan,"jelasnya.

Baca: Dua Anak Ditemukan Telantar di Nunukan, Ditanya Cuma Jawab Lapar

Termasuk, land clearing dan produksi kehutanan, atau alih fungsi kawasan hutan liar biasa yang berimplikasi serius pada hilangnya keanekaragaman hayati, satwa langka hingga sumber daya penghidupan masyarakat.

Bahkan, Iqin menyebut, komitemen presiden guna menyelesaikan konflik melalui skema kemitraan, antara warga dan perusahaan, justru semakin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah.

Baca: Waduh. . . Sebulan Ditemukan 130 Kasus TBC pada Anak, 10 Meninggal!

"Skema kemitraan dalam kawasan hutan dengan pemegang izin HPH maupun HTI, justru memposisikan masyarakat hanya menjadi bagian dari sub-ordinasi industri. Pelanggengan ini hanya untuk membenarkan skema masyarakat dengan industri, layaknya buruh dan industri, namun masyarakat tidak memiliki hak terhadap tata kuasa wilayah kelolanya,"tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved