HTI Hadir 3 Dekade, Ini yang Diungkapkan Walhi. . . Duh Mengkhawatirkan!

Penguasaan kawasan hutan oleh industri yang dianggap rakus lahan ini, telah mengkonversi areal hutan.

HTI Hadir 3 Dekade, Ini yang Diungkapkan Walhi. . . Duh Mengkhawatirkan!
(TribunKaltim.co/Domu D Ambarita)
Hamparan hutan di pedalaman Kalimantan tampak dari udara. Foto diambil Rabu (24/8/2016) 

Bahkan, Walhi menganggap, berlembar-lembar kertas yang dihasilkan berbagai industri ini, syarat dengan dugaan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan, salah satunya kriminalisasi warga.

Moratorium Untuk Pembenahan Carut Marut Tata Kelola Hutan dan SDA

Sepanjang 2014-2017, WALHI Kaltim mencatat terjadi beberapa konflik tenurial berujung kriminalisasi warga di dua kabupaten, Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara, yang mempertahankan wilayah kelolanya dari gusuran konsesi HPH dan HTI.

Konflik terakhir, ujar Iqin, terjadi pertengahan tahun lalu di desa Lebak Cilong, Kukar antara warga dan PT ITCI Hutani Manunggal dengan masyarakat yang mencoba mempertahankan wilayah kelolanya dari gusuran untuk ditanami HTI.

"Salah satu implikasinya, perusahaan mengkrimnalisasi Kades, Humaidi. 13 Juli 2017, dilaporkan ke Polres Kukar dengan tuduhan menduduki lahan perusahaan," ujar Iqin.

Kasus ini, jelas dia masih terus menggantung karena perusahaan masih enggan mengikuti kesepakatan bersama soal pencabutan aduan ke polisi setelah warga sepakat mempertimbangkan mengajukan skema kemitraan kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Ditambahkan, Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, pada akhirnya, jika negara tidak ingin dikatakan sedang melakukan tindak kejahatan lingkungan atau pelanggaran HAM tersebut, Walhi mendesak kepada negara untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan memutus mata rantai imunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM melalui penegakan hukum dan mereview perizinan di sektor kebun kayu.

 "Demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan terlindunginya wilayah kelola rakyat, moratorium berbasis capaian untuk minimal 25 tahun menjadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan membenahi carut marutnya tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia,"ujar Khalisah. (*)

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help