Pilgub Kaltim 2018

KPU Tetapkan 4 Paslon Pilgub Kaltim, Masih Bisa Digugurkan Jika Tidak Lakukan Ini

Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim akhirnya ditetapkan oleh KPU Katim sebagai peserta Pilgub Kaltim

KPU Tetapkan 4 Paslon Pilgub Kaltim, Masih Bisa Digugurkan Jika Tidak Lakukan Ini
TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Inilah keempat pasangan Calon( Paslon) Cagub Cawagub yang berlaga Pilgub Kaltim 2018, dari kiri ke kanan yakni, Isran Noor- Hadi Mulyadi, Andi Sofyan Hasdam- Nusyirwan Ismail, Rusmadi- Safaruddin, Syaharie Jaang- Awang Ferdian Hidayat, ketika berfoto setelah sah ditetapkan KPU, di Kantor KPUD Kaltim jalan Basuko Rahmat Samarinda,Senin( 12/2/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, TRIBUN - Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim akhirnya ditetapkan oleh KPU Katim, Senin (12/2), sebagai peserta Pilgub Kaltim 2018. Empat paslon, yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi (diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN), pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian (Demokrat, PPP, dan PKB), Sofyan Hasdam-Nusyirwan (Partai Golkar dan Nasdem, serta Rusmadi-Safaruddin (PDIP dan Hanura).

Seluruh paslon dianggap KPU telah menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan syarat yang ditetapkan. "Semuanya telah memenuhi syarat," ucap Ketua KPU Kaltim, M. Taufik.

Meski demikian, dalam beberapa hari ke depan, KPU masih menunggu salah satu berkas lanjutan yang sudah mulai dibuka untuk dikumpul, yakni surat pernyataan pengunduran diri dari instansi terkait untuk paslon berstatus anggota DPR RI ataupun menjabat di kepolisian.

Baca: Gubernur Irianto Minta Pemkot Tarakan Serahkan Pengelolaan Tiga UPT Perikanan

"Untuk syarat tersebut, sudah bisa dikumpul mulai hari ini ke KPU hingga 17 Februari. Misalnya seperti Awang Ferdian dan Hadi Mulyadi yang mundur dari DPR RI. Surat pernyataan mundurnya serta tembusan ke instansi terkait sudah harus kami terima. Ini bukan berarti terlambat, tetapi karena penyerahan surat baru hari ini. Mereka masih memiliki waktu," ujar Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah.

Setelahnya, ketika masuk 30 hari menjelang tanggal pencoblosan, paslon atau tim sukses kemudian diharuskan menyerahkan surat SK pengunduran diri tersebut kepada KPU.

"Sampai dengan 17 Februari ini kan baru surat pernyataan mengundurkan diri. Silakan diproses. Nanti 30 hari sebelum pencoblosan, barulah kami minta SK pengunduran diri yang diserahkan," katanya.

Baca: KPU Kaltim Tetapkan Jumlah Sumbangan Dana Pilgub Rp 93‎,5 Miliar

Jika tidak diberikan, paslon bisa dinyatakan gugur dan tak berhak ikuti proses Pemilukada. "Kalau tak serahkan SK, maka bisa digugurkan," ucap Rudiansyah.

Selanjutnya, paslon akan memasuki masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.

Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful Bahtiar meminta kepada tim pemenangan masing-masing paslon untuk mencabut dan membongkar sendiri algaka yang telah dipasang oleh tim pemenangan.

Baca: Gubernur Minta Pemkot Serahkan Pengelolaan UPT Perikanan ke Pemprov Kaltara

"Kan untuk algaka sudah ada difasilitasi KPU. Meskipun, juga ada fasilitas yang dibebankan kepada paslon. Tetapi, kami minta agar tim pemenangan bisa mencabut algaka mereka sesuai dengan regulasi yang ada," ucapnya. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved