Pilgub Kaltim 2018

Dari Kendaraan hingga Tim Kampanye Paslon akan Dipantau

Ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi paslon, tim pemenangan dan petugas kampanye.

Dari Kendaraan hingga Tim Kampanye Paslon akan Dipantau
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Rudiansyah 

SAMARINDA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, mengingatkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, tim pemenangan dan petugas kampanye, agar memenuhi aturan sebelum menggelar rapat umum atau berkampanye.

Pasalnya, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi paslon, tim pemenangan dan petugas kampanye.

Baca: Panwas Samarinda Tertibkan 100 Atribut Paslon

Baca: Awang Faroek Minta Empat Paslon Wujudkan Green Economic di Kaltim

Misalnya lokasi atau tempat kampanye yang akan dilaksanakan. Sebelum kampanye, wajib melaporkan ke KPU dan Bawaslu Kaltim. Apalagi, zonasi kampanye tidak diberlakukan berdasarkan kesepakatan paslon yang diwakili tim pemenangan.

"Jadi zona sudah diputuskan dibatalkan. Ini hasil kesepakatan perwakilan paslon. Semua paslon selama masa kampanye boleh berkampanye de semua kabupaten/kota," kata Rudiansyah, anggota KPU Kaltim, sebelum bertolak ke Kutai Timur, di sekretariat KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Kamis (15/2).

Hanya saja, lanjut dia, semua pihak terkait mulai dari paslon, tim pemenangan, dan petugas kampanye mengikuti aturan dan memenuhi syarat sesuai PKPU No 4 Tahun 2017. "Asalkan sepanjang sesuai peraturan kampanye," lanjut Ketua Divisi Teknis KPU Kaltim.

Berdasarkan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017, tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota, setiap melakukan kampanye wajib melaporkan.

Misalnya, untuk jadwal kampanye, setiap paslon wajib melaporkan sebelum kampanye minimal 3 hari sebelumnya. "Tempatnya dimana? Berapa jumlah peserta? Berapa tim kampanye? Apakah ada pejabat yang jadi juru kampanye? Itu harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu," jelas Rudi.

Untuk pejabat atau aparatur sipil negara/pejabat publik, wajib menyampaikan surat cuti pada saat berkampanye ke KPU dan Bawaslu. "Misalnya besok dia jadi petugas kampanye. Tiga hari sebelumnya (kampanye) sudah menyampaikan ke kami disertai surat cuti. Cuti hanya pada saat kampanye. Dan saat cuti kampanye, diawasi apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak," bebernya.

Terpisah, anggota Pangawasan Pemilu Kota Samarinda, Imam Sutanto menjelaskan, jelang masa kampanye atau rapat umum (terbuka) bakal melibtkan seluruh petugas panwaslu.

Kata dia, dengan melibatkan 30 Panwas tingkat kecamatan memudahkan pemantauan dan pengawasan selama kampanye berlangsung.

"Pengawasan yang kita lakukan yaitu, memantau kendaraan, tim kampanye atau pendukung kampanye. Apakah ada figur pejabat publik atau kendaraan fasilitas negara yang digunakan," tutur Imam.

Pengawasan itu, akan dilakukan sejak titik kumpul tim kampanye paslon berkumpul menuju titik pelaksanaan rapat umum (kampanye terbuka).

"Semua kita pantau dari kendaraan sampai anggota atau tim pendukungnya. Jadi kita kerahkan 30 tim Panwas kecamatan yang ada di Samarinda. Satu kecamatan kita ada tiga petugas panwas," bebernya. (bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help