Pilkada Tarakan

Bawaslu akan Panggil Dua ASN yang Mengajukan Empat Jari Dengan Salah Satu Paslon

“Kita pasti akan panggil dua ASN ini, karena foto itu sudah menjadi barang bukti temuan kita,” ujarnya.

Bawaslu akan Panggil Dua ASN yang Mengajukan Empat Jari Dengan Salah Satu Paslon
Istimewa
Budi Setiawan (kiri) dan Wiprartono Soebagio (kanan) keduanya ASN Pemkot Tarakan yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas. 

TRIBUNKALTIM.CO -Terkait tersebarnya foto dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tarakan masing-masing Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Setiawan dan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan Wiprartono Soebagio yang foto bersama dengan paslon Sofian Raga dengan mengajukan empat jari. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan menyatakan sampai saat ini belum ada laporan masuk.

“Saat ini belum ada laporan masuk terkait foto dua ASN yang mengajukan empat jari tersebut. Kalau ada laporan masuk tentunya kita hari ini langsung melakukan proses pemeriksaan dengan memanggil dua ASN tersebut untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasinya,” ucap Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Sulaiman, di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Senin (19/2/2018).

Sulaiman mengungkapkan, pihaknya akan menunggu sampai ada laporan masuk, apabila sampai seminggu tidak ada laporan masuk, pihaknya akan tetap menjadikan foto tersebut sebagai barang bukti temuan untuk melanjutkan proses ini.

“Dalam peraturan Bawaslu Nomor Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, diberikan waktu sejak satu minggu setelah diketahui. Kalau nanti seminggu tidak ada laporan masuk, yah foto tersebut tetap akan kita jadikan temuan dan proses tetap berlanjut,” ujarnya.

Sulaiman menegaskan, pihaknya tetap akan memanggil dua ASN tersebut untuk mengkonfirmasi kebenaran foto tersebut.

“Kita pasti akan panggil dua ASN ini, karena foto itu sudah menjadi barang bukti temuan kita,” ujarnya.

Diakui, Sulaiman, di pasal 71 pejabat ASN tidak boleh melakukan tindakan mendukung salah satu paslon. Pasalnya hal itu sudah ditentukan dalam peraturan.

“Yah kan ada aturan, ASN harus netral danntidak boleh mendukung salah satu paslon,” katanya.

Seperti diketahui, di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010Tentang Displin ASN di pasal 4 ayat 15 menyatakan, bahwa dilarang memberikan dukungan kepada salah satu paslon dengan cara terlibat didalam kampanye terkait dengan jabatannya.

Bukan itu saja di dalam Peaturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan perbuatan yang mengarah keberpihakan salah satu paslon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat di dalam politik praktis dan partai politik.

Penulis: Junisah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved