Royalti Pertambangan di Berau Capai Rp 600 Miliar

Tim ini akan mendatangi sejumlah perusahaan tambang batubara, mulai dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga perusahaan tambang

Royalti Pertambangan di Berau Capai Rp 600 Miliar
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Kegiatan tambang batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO – Hingga saat ini belum ada tanda-tanda, kondisi keuangan daerah akan kembali normal, apalagi meningkat. Sejak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat dikurangi, Pemkab Berau harus lebih ketat melakukan efisiensi, sekaligus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi defisit anggaran.

Untuk memaksimalkan PAD ini, Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, nekerjasama dengan UPTD Dispenda Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kejaksaan Negeri Berau, membentuk tim untuk melakukan penarikan pajak.

Baca: Ternyata Begini Kepribadian Dosen Wanita Penyebar Hoax Menurut Tetangga

Tim ini akan mendatangi sejumlah perusahaan tambang batubara, mulai dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga perusahaan tambang dengan Perjanjian Kontrak Kerja Batu bara (PK2B). Tim ini akan mengingatkan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dengan cara ini, diharapkan perusahaan pertambangan mematuhi kewajibannya, dan dampak positifnya bisa dirasakan oleh daerah. Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah mengatakan ada beberapa sumber pendapatan dari 11 jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah.

“Empat di antaranya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan pertambangan, yaitu pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, dana perimbangan berupa royalti dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” jelasnya, Rabu (28/2/2018).

Baca: Komisioner KPU Diculik, Simulasi Pengamanan Kota Peragakan Adegan Keributan Pilkada

Potensi pajak ini menurut Maulidyah sangat besar. “Jadi harus kita manfaatkan secara maksimal. Seperti dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah dana alokasi umum (DAU). Dalam dana perimbangan ini, perusahaan tambang merupakan penyumbang terbesar. Untuk tahun 2017 saja, royalti yang masuk ke daerah itu senilai Rp 600 miliar,” ungkapnya.

Pemkab Berau, kata Diyah, menggandeng pihak kejaksaan sebagai pengacara Negara untuk menjelaskan sanksi yang akan diberikan jika tidak memenuhi kewajiban ini.

Baca: Sejumlah Ahli Memprediksi Jakarta Akan Tenggelam di 2030

“Saat ini masih fokus kepada perusahaan pertambangan dulu, karena kontribusi perusahaan ini sangat besar. Tetapi perusahaan lainnya (selain sektor tambang) juga punya kewajiban yang sama,” tandasnya.

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved