PT Migas Kaltara Jaya Tunggu Akte Notaris, Lalu Seleksi Direksi

Dalam waktu dekatlah sudah harus ada tim seleksi. Tim ini yang akan menerapkan fit and propertest kepada peserta yang maju seleksi

PT Migas Kaltara Jaya Tunggu Akte Notaris, Lalu Seleksi Direksi
Tribun Kaltim/M Arfan
Usdiansyah, Kepala Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pasca ditetapkannnya PT Migas Kaltara Jaya sebagai BUMD Pemprov Kalimantan Utara melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui BUMD ini agar bisa diikutsertakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Migas, WK Nunukan di perairan Pulau Bunyu, Bulungan.

Kepala Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara Usdiansyah menjelaskan, PT Migas Kaltara Jaya masih harus dilengkapi dengan ante notaris. Dari situ kemudian akan dibawa ke Kemenkumham untuk ditetapkan badan hukumnya.

Baca: Sekjen Partai Golkar Sebut Rizal Effendi Gantikan Nusyirwan Ismail Jadi Cawagub Kaltim

"Tahapannya masih ada beberapa yang perlu kita lalui. Masih panjanglah. Minggu-minggu depan kita harus lengkapi dengan ante notaris. Tidak perlu jauh-jauh. Akte notaris di sini saja bisa," kata Usdiansyah kepada Tribun, Kamis (1/3/2018).

Setelah tahap itu dilalui, bakal dibuat tim seleksi jajaran direksi. Usdiansyah mengatakan, akan membuat laporan dulu ke Gubernur perihal ini. Anggota tim seleksi akan diisi oleh unsur pemerintahan, legislatif, dan akademisi, serta ahli bisnis minyak dan gas.

"Dalam waktu dekatlah sudah harus ada tim seleksi. Tim ini yang akan menerapkan fit and propertest kepada peserta yang maju seleksi," katanya.

Jika jajaran direksi sudah terisi, PT Migas Kaltara Jaya selanjutnya bakal berkomunikasi dengan kontraktor WK Nunukan yaitu PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC). Itu diperlukan untuk mengambil keputusan kontrak kerjasama pengelolaan WK migas tersebut.

Baca: Heboh Beredar Foto Jusuf Kalla dengan TChalla Black Panther, Ternyata Cuma Hasil Editan Pria Ini

Usdiansyah masih enggan mengungkap berapa jauh kesanggupan pemprov mengambil jatah hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen di WK tersebut.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help