Beras Luar Daerah Beredar di Malinau, 64 Poktan Diharapkan Maksimal

Muned menjelaskan tahun 2017 pihaknya belum dapat memberikan bantuan maksimal kepada para petani, karena defisit anggaran

Beras Luar Daerah Beredar di Malinau, 64 Poktan Diharapkan Maksimal
HO/ JATAM KALTARA
Sawah milik petani di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang tercemar solar dari perusahaan tambang batu bara, PT Mitrabara Adiperdana. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Bantuan kepada petani di Malinau setiap tahun sudah rutin dan menjadi prioritas pemerintah. Baru tahun 2017 lalu, bantuan sangat minim. Hal ini karena defisit anggaran yang melilit Kabupaten Malinau. Namun, untuk bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan.

Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kristian Muned, Kamis (8/3) mengungkapkan, di Malinau terdapat 64 Kelompok Tani (Poktan) yang telah terdata pada instansinya. Setiap ada program bantuan pertanian, seluruh Poktan selalu mendapatkan bantuan. Oleh karenanya, ia berharap, agar Poktan dapat lebih maksimal mengolah lahan pertaniannya.

"Berbagai macam bantuan terus kita berikan kepada para petani untuk memaksimalkan lahan pertaniannya. Mulai dari benih (benih lokal dan unggul), pupuk, alat-alat pertanian, mesin pertanian dan banyak lagi lainnya. Pokoknya, petani di Malinau ini hanya diperlukan niat dan kemauan untuk bertani maka kami akan membantu untuk mewujudkannya," paparnya.

Muned menjelaskan tahun 2017 pihaknya belum dapat memberikan bantuan maksimal kepada para petani, karena defisit anggaran. Padahal, pada tahun itu petani di Malinau dihantui hama padi seperti Hawar Daun Bakteri (HDB).

"Tapi kita tidak berdiam diri. Kita memang tidak memiliki bantuan semacam pestisida kepada petani untuk menghilangkan hama. Tapi, kami langsung turun ke lapangan meneliti lebih jauh, memberikan solusi kepada petani dan mensosialisasikan pengetahuan kepada petani agar hama bisa dihilangkan," bebernya.

HDB menurut teori, persoalan utama timbulnya hama tersebut karena lahan pertanian kurang bersih. Menggunakan pestisida sebenarnya tidak dianjurkan. Sebab akan membahayakan lingkungan sekitar apabila terus menerus digunakan dan cenderung berlebihan. Kebersihan lingkungan sekitar lahan pertanianlah yang paling penting.

Bupati Yansen TP menyatakan, pada periode keduanya ia telah meluncurkan tiga program unggulan salah satunya Beras Daerah (Rasda). Tahun 2016 lalu Pemkab Malinau, telah mengucurkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk mensukseskan program pengganti beras miskin (Raskin) itu.

"Tapi, tahun 2017 lalu kita menurunkan anggaran menjadi Rp 6 miliar untuk menjalankan program Rasda. Turunnya anggaran ini karena defisit anggaran. Ini berlaku pada seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya di Malinau. Dana yang kita kucurkan itu, khusus untuk membeli gabah-gabah petani di Malinau," paparnya.

Mengingat hampir 80 persen masyarakat Malinau merupakan petani, kata Bupati, sepatutnya Malinau dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Namun, sampai saat ini, kebutuhan beras masih dipasok dari luar Malinau. Bahkan, beras luar negri ada di Malinau.

"Bayangkan saja, beras di Malinau ini ada yang berasal dari negara Vietnam dan Thailand. Padahal, masyarakat kita di Malinau ini 80 persen petani. Lebih jauh lagi, kita lebih dahulu memahami arti bertani. Kita memiliki 4.000 lahan potensial untuk dijadikan lahan pertanian. Maksimalkan itu, maka kita akan swasembada pangan," tegasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help