Ketua DPRD dan Plt Wali Kota Tarakan Tandatangani Petisi Penolakan UU MD3

Penandatanganan ini disaksikan langsung anggota DPRD Tarakan dan Koordinator Lapangan (Korlap) Gempar Tarakan, Dani Aritonang serta ratusan mahasiswa.

Ketua DPRD dan Plt Wali Kota Tarakan Tandatangani Petisi Penolakan UU MD3
TRIBUN KALTIM/JUNISAH
Ketua DPRD Kota Tarakan Salman Aradeng dan Plt Walikota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat menandatangani petisi penolakan UU MD3 yang dibuat oleh Gempar Tarakan, Jumat (9/3/2018) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tarakan. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Junisah

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Keinginan aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) Tarakan agar Ketua DPRD Kota Tarakan dan Plt Walikota Tarakan menandatangani petisi penolakan UU MD3 akhirnya terlaksana, Jumat (9/3/2018), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tarakan dalam pertemuan Gempar dan DPRD Kota Tarakan.

Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng dan Plt Walikota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat  menandatangani petisi penolakan UU MD3 yang dibuat oleh Gempar Tarakan.

Penandatanganan ini disaksikan langsung anggota DPRD Tarakan dan Koordinator Lapangan (Korlap) Gempar Tarakan, Dani Aritonang serta ratusan mahasiswa.

Baca: Anggana Banyak Dipilih jadi Ibukota Kutai Pesisir, Ini Alasannya

Melihat Salman dan Khaeruddin Arief Hidayat menandatangani petisi penolakan UU MD3, ratusan mahasiswa yang menyaksikan penandatanganan tersebut langsung memberikan tepuk tangan meriah dan menyanyikan lagu-lagu mars mahasiswa.

Hal ini dilakukan mahasiswa sebagai tanda suka cita keinginan Gempar dalam melakukan aksi damai menolak UU MD3 terpenuhi.

Ada empat poin petisi yang ditandatangani tersebut.

Pertama, menolak reivis UU MD3.

kedua, mendesak Presiden  Republik Indoensia menolak reivisi UU MD3 dengan mengeluarkan perpu.

Halaman
12
Penulis: Junisah
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help