Temukan Kejanggalan, Bawaslu Selidiki PPS dan PPK di Nunukan

"Kami temukan beberapa kejanggalan pada anggota PPS dan PPK yang baru dilantik," ujarnya, Senin (12/3/2018).

Temukan Kejanggalan, Bawaslu Selidiki PPS dan PPK di Nunukan
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
ARSIP - Terbatasnya fasilitas yang dimiliki KPU Nunukan, membuat peserta seleksi anggota PPK dan PPS harus menggunakan kotak suara sebagai pengganti meja saat tes tertulis, Selasa (5/5/2015) di Kantor KPU Kabupaten Nunukan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran saat rekruitmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses rekruitmen anggota PPK dan PPS dimaksud.

Misalnya saja, ada anggota PPK dan PPS yang dicurigai terlibat partai politik dan ada juga yang memiliki ikatan perkawinan sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kami temukan beberapa kejanggalan pada anggota PPS dan PPK yang baru dilantik," ujarnya, Senin (12/3/2018).

Dia mengungkapkan dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nunukan, ada anggota PPS di Pulau Sebatik yang terdaftar sebagai anggota partai politik.

“Kemudian ada juga di Sebatik, suami istri menjadi penyelenggara Pemilu. Kasus serupa juga ditemukan di kecamatan Lumbis dan kecamatan Lumbis Ogong. Sesuai PKPU Nomor 3/2018, tidak boleh ada ikatan perkawinan bagi sesama penyelenggara Pemilu. Jadi nanti harus diganti kalau terbukti,” ujarnya.

Rahman mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Baca juga:

 
 

"Kami masih olah data. Kemungkinan kami selesaikan lewat sidang penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu bisa. Kalau laporan memenuhi unsur formil dan materiil artinya kami akan bersidang perdana dan pertama bagi Bawaslu," katanya.

Pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan saat seleksi administrasi oleh penyelenggara Pemilu.

“Caranya pelapor cukup datang ke Kantor Bawaslu kabupaten Nunukan, mengisi form data dan aduan di komputer yang telah tersedia di layar. Mengisi apa keputusan yang diinginkan dalam persidangan,” ujarnya.

Setelah menerima laporan itu, Bawaslu segera mempelajari, apakah laporan tersebut telah terpenuhi unsur formil materil.

Setelah itu, Bawaslu bakal menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan.

"Apakah lanjut ke pemeriksaan saksi, akankah ke tahap selanjutnya atau tidak, kalau kaitannya etik kita kasih ke DKPP,” ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help