Usai Orasi di Simpang 3 Plaza Balikpapan, Mahasiswa Lanjutkan Aksi di Gedung DPRD

Ia pun menjelaskan, ingin menolak revisi yang sudah disahkan kemarin pada 12 Februari 2018, dan mendesak Presiden RI

Usai Orasi di Simpang 3 Plaza Balikpapan, Mahasiswa Lanjutkan Aksi di Gedung DPRD
Tribun Kaltim/Budi Susilo
Aksi massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat melakukan penolakan terhadap keberadaan Undang-undang MD3 di kawasan simpang tiga Plaza Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/3/2018) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ratusan Mahasiswa mengatasnamakan GEMPAR yang terdiri dari enam organisasi GMNI, HMI,GMKI, LMND dan KAMMI serta BEM se-Balikpapan berdemo didepan kantor DPRD Balikpapan menolak undang-undang MD3, Senin (12/3/2018).

Alfa, Humas dalam aksi demo ini mengatakan, Menolak Pasal 73 pasal huruf K dan Pasal 245 UU MD3 dimana undang-undang itu membunuh kehidupan demokrasi dan dianggap kontroversi.

"Permasalah UU MD3 sendiri secara general, secara umum itu sangat meningkatkan kekeblana dan imunitas terhadap anggota DPRD itu sendiri, DPRD sendiri mulai lupa diri, wakil rakyat namun seolah-seola membuat tembok besar antara rakyat dan DPRD," kata Alfa.

Baca: Distribusi Logistik Rawan Timbulkan Konflik di Pilgub Kaltim

Ia pun menjelaskan, ingin menolak revisi yang sudah disahkan kemarin pada 12 Februari 2018, dan mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang) menangkal UU MD3 ini.

"Kami mengecam tindakan represif aparat, apa yang terjadi belakangan ini untuk demonstrasi. Pasalnya berbunyi pertama pemanggilan yang dipanggil untuk rapat dewan harus dibantu oleh kepolisian, pasal satunya siapa pun merendahkan kehormatan DPRD akan mengambil hukum untuk diproses dan menyelesaikannya," katanya.

Baca: Bandingkan Pidato AHY dan Sohibul Imam, Begini Tanggapan Fahri Hamzah Soal Masa Depan PKS

Selain itu, menurut Alfa, pasal lainnya yang berbunyi ketika ada anggota DPRD yang melakukan pidana penegak hukum harus melalui pertimbangan, dan harus mengantongi izin tertulis dari Presiden. "Kami datang sekitar 100 orang," ungkapnya

Para pendemo long march dari Jalan Sudirman Tepatnya dari Terminal BP hingga depan kantor DPRD Balikpapan.

Para pendemo ini pun langsung ditemui Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola dan anggotanya. Selain itu pendemo pun meminta anggota dewan mengambil keputusan dan mengirim fax ke pusat untuk penolakan undang-undang ini

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved