2 Mobdin DPRD Belum Dikembalikan, Begini Kata Pengamat Hukum

Piatur menjelaskan, sebenarnya semua aset yang dikeluarkan itu semua sudah tercatat di Pemerintah Kota Balikpapan.

2 Mobdin DPRD Belum Dikembalikan, Begini Kata Pengamat Hukum
samir paturusi/ tribun kaltim
Ilustrasi - Beginilah kondisi mobil Innova bekas kendaraan dinas Kabag Humas dan Protokol Pemkab PPU, tidak bisa dilelang karena tidak mempunyai BPKB dan STNK sehingga sekarang masih nongkrong di tempat parkir Pemkab. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Siti Zubaidah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menanggapi dua mobil dinas anggota dewan yang belum dikembalikan hingga saat ini, Dr Piatur Pangaribuan Pengamat Hukum Kota Balikpapan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyurati dan mengingatkan DPRD Balikpapan.

Pasalnya sudah sejak Januari lalu anggota dewan mendapatkan anggaran transportasi khusus.

Piatur menjelaskan, sebenarnya semua aset yang dikeluarkan itu semua sudah tercatat di Pemerintah Kota Balikpapan.

"Saya belum tahu seperti apa proses pembagian Aset di Pemkot itu, jika mobil belum dikembalikan, sudah berapa kali Badan Aset menyurati anggota dewan mengenai pengembalian itu, itu saja," kata Piatur.

Baca: Madram Sebut Dua Mobil Dinas DPRD Balikpapan Belum Dikembalikan

Menurut Dewan, pengawasan aset itu anggota dewan, karena itu mobil dinas ini aset negara, asetnya Pemkot Balikpapan, seharusnya Pemkot yang menginggatkan dewan.

"Masalah ini bukan yang pertama dan dulu sudah pernah terjadi, kedua kali terjadi lagi hal yang sama, seharunya inspektorat juga ikut bergerak, sehingga laporan keuangan tidak rusak," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Balikpapan.

Dia menilai, dengan kejadian ini, laporan keuangan dan aset daerah tidak terbuka, ujung-ujungnya diperiksa lagi.

Baca: Segini Uang yang Didapat Anggota DPRD Balikpapan per Bulan untuk Transportasi

"Kalau masyarakat mengkritisi nanti dikira mengomentari, tapi kalau begini kejadiannya kan sayang. Melihat apapun alasannya, walaupun mobil itu rusak harus dikembalikan dulu, kan ada prosedurnya, dan ada tahapannya," ujar Piatur.

Setelah dikembalikan, lanjut Piatur, baru ada penghapusan jika mobil dinas itu tidak dipakai lagi.

Pengahapusan aset itu ada tahapannya, tidak bisa langsung hilang.

Baca: Melongok Rumah Mewah Haji Isam, Raja Baru Bara Kalimantan, Pintu Gerbangnya Saja Seperti Ini

"Itu akan repot lagi, begitu diperiksa masalah hukum lagi. Endingnya semua ada di Pemkot Balikpapan, bagian aset Balikpapan itu harus bergerak, kalau tidak mempan inspektorat yang bertindak, kalau tidak mempan naik lagi ke masalah hukum," ungkapnya. (*)

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help