873 Personel Polda Kaltim Bakal Digeser ke Kaltara

Sesuai penjelasan Kapolda Kaltim era Pak Safaruddin beberapa waktu lalu. Itu sudah termasuk Bintara, Perwira, dan Brimob

873 Personel Polda Kaltim Bakal Digeser ke Kaltara
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Rencana lokasi Mapolda Kaltara di kawasan rencana Kota Baru Mandiri Tanjung Selor diabadikan Tribun beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Personel Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara akan banyak diambil dari Polda Kalimantan Timur.

Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry mengemukakan kurang lebih 873 personel Polda Kalimantan Timur bakal digeser ke Polda Kalimantan Utara.

"Itu sesuai penjelasan Kapolda Kaltim era Pak Safaruddin beberapa waktu lalu. Itu sudah termasuk di dalamnya Bintara, Perwira, dan Brimob," kata Muhammad Fachry, Selasa (13/3/2018) kepada Tribun di Mapolres Bulungan.

Adapun pejabat berpangkat AKBP ke atas lanjut Muhammad Fachry ditetapkan oleh Kapolri.

Perihal barak personel, belum diketahui pasti kesiapannya. Kapolres mengatakan, pemprov bersama Polres Bulungan masih berupaya mencari lahan pendiriannya.

"Begitu juga dengan rumah jabatan Kapolda dan Wakapolda itu nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat berada di Tanjung Selor 15 Desember lalu mengatakan, Polda Kalimantan Utara paling tidak membutuhkan 500 unit rumah.

"Yang paling krusial adalah perumahan untuk anggota. Ini mungkin perlu barak sementara. Kemudian perlu ada rumah yang tipenya sementara. Bisa berbahan kayu knock down," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan perumahan sementara personel Polda Kalimantan Utara, kemungkinan lahan Pemkab Bulungan di komplek gedung DPRD Bulungan yang digunakan sebagai Mapolda sementara, akan dipinjampakaikan oleh Pemkab Bulungan.

Karena berdasarkan keterangan Bupati Bulungan Sudjati, lanjut Irianto, masih ada lahan kosong kurang lebih 2-3 hektare di areal tersebut.

"Di belakang itu mungkin bisa rumah sistem knock down dari kayu. Ada juga pemikiran, bahwa perumahan DPRD yang tidak ditempati. Apalagi sampai sekarang kan masih pinjam pakai juga seperti rumah jabatan Wagub, rumah jabatan gubernur, itu pinjam pakai dari Pemkab Bulungan," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help