Dua Calon Anggota PPK Melapor, Bawaslu Segera Ambil Sikap

Misalnya saja, ada anggota PPK dan PPS yang dicurigai terlibat partai politik dan ada juga yang memiliki ikatan perkawinan sebagai penyelenggara.

Dua Calon Anggota PPK Melapor, Bawaslu Segera Ambil Sikap
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Hariadi, Selasa (13/3/2018) di kantornya menerima pengaduan Alfian dan Dedi Junaidi. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, Muhammad Yusran memastikan, pihaknya segera mengambil sikap terhadap laporan Alfian dan Dedi Junaidi.

Kedua calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu mengadukan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan saat seleksi telah memasuki tiga besar.

“Kami akan meneliti laporan tersebut dalam tempo 1 x 24 jam untuk kemudian mengambil tindakan. Antara pelanggaran administrasi atau etik, kami pelajar dulu,” ujarnya, Selasa (13/3/2018).

Alfian dan Dedi Junaidi menceritakan, saat pengumuman calon yang lolos enam besar, tercantum nama Awaluddin dengan nilai 102, Muhammad Lallo dengan nilai 100, Alfian dengan nilai 98, Dedi Junaidi dengan nilai 96, Tamrin dengan nilai 93 dan Andi Sukman dengan nilai 92.

Dengan perolehan nilai dimaksud, Muhammad Lallo, Alfian dan Dedi Junaidi lolos pada seleksi selanjutnya.

Namun, tanpa penjelasan tiba-tiba KPU Nunukan memunculkan 3 nama baru yaitu Helmin Dasan, Muhammad Rusli Khairuddin dan Budianto.

Belakangan nama yang dinyatakan lolos justru Muhammad Lallo, Helmin Dasan dan Muhammad Rusli Khairuddin. Dua nama terakhir sebelumnya tidak masuk calon yang lolos seleksi enam besar.

"Aneh kan? Kemarin waktu enam besar KPU mengaku salah atau khilaf administrasi. Masak iya, ketika tiga besar khilaf lagi?," ujarnya.

Selain laporan keduanya, Bawaslu Kabupaten Nunukan juga sedang menyelidiki dugaan pelanggaran saat rekrutmen anggota PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses rekruitmen anggota PPK dan PPS dimaksud.

Misalnya saja, ada anggota PPK dan PPS yang dicurigai terlibat partai politik dan ada juga yang memiliki ikatan perkawinan sebagai penyelenggara pemilu. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help