Pemprov Kaltara Siapkan Rp 75 Miliar untuk Bebaskan Lahan Markas Tetap Polda

Kapolri meminta Gubernur dan Badan Pertanahan Negara (BPN) menyiapkan lahan tersebut tanpa ada persoalan sengketa di atasnya

Pemprov Kaltara Siapkan Rp 75 Miliar untuk Bebaskan Lahan Markas Tetap Polda
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Rombongan Tim Mabes Polri akan meninjau kantor DPRD Kabupaten Bulungan di Desa Bumi Rahayu Kilometer 9, Tanjung Selor. Kantor ini akan dijadikan markas Polda Kaltara sementara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Gedung DPRD Bulungan di kilometer 9 Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor, digunakan sebagai Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalimantan Utara sementara, sampai gedung Mapolda di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor selesai dibangun.

Pemprov Kalimantan Utara tengah menyiapkan lahan seluas 22,3 hektare di Kota Baru Mandiri itu untuk keperluan Mapolda.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara melalui Saiful Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kota Baru Mandiri Tanjung Selor mengemukakan, penyiapan lahan 22,3 hektare bagi Mapolda masih terus berproses.

"Lahannya belum bebas. Tahun ini kita proses pembebasan lahannya," katanya saat dikonfirmasi Tribun, Selasa (13/3/2018).

Dana yang disiapkan untuk membebaskan lahan itu mencapai Rp 75 miliar. Namun persis dana yang akan dikeluarkan nanti akan dihitung dulu setelah tim apresial menentukan harga lahan di areal itu.

Rabu (14/3/2018), tim Dinas PUPR Perkim rapat membahas proses pengadaan lahan Mapolda dengan Camat dan Kepala Desa. Dilanjutkan Kamis (15/3/2018) akan dilaksanakan pengukuran lahan. "Intinya dari Rabu sampai Minggu, kita full-kan secepat-cepatnya," katanya.

Pembebasan lahan Mapolda ditargetkan terealisasi tahun ini agar segera bisa dihibahkan kepada Mabes Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan Polda Kalimantan Utara akan memiliki markas pribadi di kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di akhir tahun 2019 mendatang.

Mabes Polri masih menunggu hibah lahan yang disiapkan Pemprov Kalimantan Utara di kawasan kota baru tersebut.

"Kalau itu sudah clear, kami akan anggarkan pembangunan di tahun 2019. Jadi di akhir 2019. Untuk 2018, biaya operasional tidak ada masalah. Tinggal perumahan anggota saja," kata Kapolri, Jumat (15/12/2017) menjawab pertanyaan Tribun di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help