Pemprov Kaltara Siapkan Rp 75 Miliar untuk Bebaskan Lahan Markas Tetap Polda

Kapolri meminta Gubernur dan Badan Pertanahan Negara (BPN) menyiapkan lahan tersebut tanpa ada persoalan sengketa di atasnya

Pemprov Kaltara Siapkan Rp 75 Miliar untuk Bebaskan Lahan Markas Tetap Polda
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Rombongan Tim Mabes Polri akan meninjau kantor DPRD Kabupaten Bulungan di Desa Bumi Rahayu Kilometer 9, Tanjung Selor. Kantor ini akan dijadikan markas Polda Kaltara sementara. 

Kapolri meminta Gubernur dan Badan Pertanahan Negara (BPN) menyiapkan lahan tersebut tanpa ada persoalan sengketa di atasnya. "Saya minta ke Pak Gubernur dan BPN supaya clear," ujarnya.(wil)

Hibah 5 Ha untuk Dapat APBN
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian juga meminta dukungan masyarakat yang memiliki lahan di areal Kota Baru Mandiri khususnya di lokasi pembangunan Mapolda supaya meringankan harga jualnya kepada pemerintah.

"Untuk percepatan pembangunan tolong relakanlah supaya ada beberapa mungkin milik masyarakat bisa dibeli oleh pemda dan untuk kepentingan Polda," sebutnya.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie juga menyatakan, lahan yang akan dihibahkan seluas 22,3 hekatare ke Mabes Polri, sudah di atas standar rata-rata untuk instansi vertikal yakni 20 hektare. "Di daerah lain tidak sampai 10 hektare," kata Irianto.

Untuk memenuhi syarat agar Mabes Polri bisa mendapatkan APBN untuk keperluan pembangunan Mapolda Kalimantan Utara, pemprov menghibahkan lahan seluas 5 hektare di daerah lainnya di Tanjung Selor. Lahan seluas itu awalnya disiapkan untuk rencana membangun rumah sakit.

"Perjanjian hibah itu, kita akan tarik kembali lahan tersebut, diganti dengan lahan di Kota Baru Mandiri nantinya. Itu untuk memenuhi syarat supaya Mabes Polri bisa mendapatkan dana APBN itu," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help