Tommy Soeharto Kritik PT Freeport, Bandingkan Papua dengan Bontang
Tommy Soeharto menyatakan bahwa kedepan dirinya ingin Papua menajadi daerah yang lebih maju.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Partai Berkarya secara resmi menunjuk Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sebagai ketua umum pada penutupan Rapimnas III Partai Berkarya di Lor In Hotel Solo, Minggu (11/3/2018).
Saat ini Tommy menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.
Sedangkan jabatan ketua umum dipegang oleh Neneng A Tutty.
Baca: Pesan Mulia Ustaz Abdul Somad ke Syahrini Selain Disuruh Berhijab, Inces Ngaku Siap Laksanakan
Dalam jumpa pers, Tommy Soeharto menyatakan bahwa kedepan dirinya ingin Papua menajadi daerah yang lebih maju.
“Papua harusnya menjadi daerah yang maju karena dengan kekayaan alam yang luar biasa," ujarnya Minggu (12/3/2018) malam.
"Tambang emas yang dikelola freeport selama puluhan tahun harusnya bisa menyejahterakan masyarakatnya, tapi yang terjadi saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Baca: Tifatul Sembiring Ungkap Sosok Di Balik Akun @maspiyuuu, hingga Fahri Hamzah Bereaksi Begini
Dirinya juga menambahkan bahwa dalam persoalan Papua, Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola terhadap kekayaan alam yang ada.
Termasuk melakukan pendekatan kebijakan terhadap tambang emas yang dikelola PT Freeport.
Dengan dilakukan lobi yang baik, dirinya optimis masyarakat Papua akan jauh lebih baik, baik kesejahteraanya maupun keadilannya.
"Dengan hanya sekitar lima juta penduduk Papua, saya kira tidak sulit memajukan Papua," katanya.
"Karena masyarakat Papua juga ramah dan mudah untuk diajak maju bersama,” ujarnya.
Seperti pengelolaan tambang yang dibuat kawasan industri seperti di Bontang, Kalimantan Timur menjadi contoh riil dalam pemberdayaan masyakat akan kekayaan alam.
Baca: Hoaks Nih, Gaji Presiden dan Wapres Dikabarkan Bakal Naik, Ini Penjelasan Menteri Keuangan
“Puluhan ribu masyarakat Bontang dipekerjakan di kawasan industri ini tentu bisa diterapkan di pulau lainnya," ujarnya.
"Kalau di Bontang bisa kenapa di Papua tidak bisa. Nah inilah kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan rakyat yang dirugikan,” katanya. (*)
