Ingin Pembayaran Utang Rp 74 Miliar Disetujui, Ini Syarat yang Diajukan DPRD PPU

Waktu itu ada penetapan calon, kemudian keesokan harinya dilanjutkan lagi dengan pencabutan nomor urut paslon. Kenapa tidak digabung

Ingin Pembayaran Utang Rp 74 Miliar Disetujui, Ini Syarat yang Diajukan DPRD PPU
Tribun Kaltim/Samir
Wakil Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co,Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Penajam Paser Utara (PPU), melakukan rapat tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Nanang Ali, Senin (19/3/2018). 

Rapat ini untuk membahas mengenai pengajuan anggaran pendahulu untuk pembayaran utang 2017 sebesar Rp 74 miliar.

Dalam pertemuan ini hadir Ketua DPRD Nanang Ali, Sekda, Tohar, Kepala BPKAD Tur Wahyu Sutrisno serta sejumlah anggota Banggar DPRD PPU.

Namun dalam pertemuan ini belum membuahkan hasil karena Banggar DPRD meminta rincian utang yang harus dibayarkan.

Baca: Ternyata Ada 181 Ribu Warga Samarinda Belum Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Sekda Tohar yang ditemui usai rapat belum ingin memberikan komentar terkait hasil rapat.

"Belum..belum," ujarnya. Sementara Kepala BPKAD PPU, Tur Wahyu Sutrisno mengatakan, dalam rapat tersebut belum membuahkan hasil karena Banggar meminta rincian utang yang harus dibayarkan.

Wakil Ketua DPRD Syahruddin M Noor mengatakan, pihaknya bukan tidak menyetujui untuk pembayaran utang 2017 yang belum terbayarkan namun tidak dianggarkan di APBD 2018. Namun pihaknya hanya meminta rincian utang yang harus dibayarkan.

Baca: Tuding Pembagian Sertifikat dari Jokowi Pengibulan, Amien Rais Diserang Banyak Tokoh

Halaman
12
Penulis: Samir
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help