Akhiri Sengketa, Dinas ESDM Siap Antar Dokumen ke Nunukan

Dalam kesepakatan mediasi itu pihak Termohon bersedia memberikan dokumen dengan catatan

Akhiri Sengketa, Dinas ESDM Siap Antar Dokumen ke  Nunukan
Hukumonline.com
Sengketa informasi 

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi memastikan mengantarkan langsung ke Nunukan, informasi yang diberikan kepada Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara.

Kesediaan itu menjadi salah satu butir kesepakatan mediasi pada perkara dengan register nomor 036/V/KIP-PS/2017 antara Pemohon Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara sebagai Termohon pada sidang sengketa informasi publik.

“Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan serta Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, kami juga sepakat mengakhiri sengketa informasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara melalui proses mediasi dengan mediator Cecep Suryadi,” ujar Roy Milian, Ketua Divisi Kampanye Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara, Jumat (23/3/2018).

Baca: Perlakukan Kasar Oknum Perawat di RSUD Balikpapan, Piatur : Pajak Masyarakat di Sana

Pada sidang sengketa informasi publik itu, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang diketuai Arif Adi Kuswardono pada sidang pemeriksaan awal ketiga, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh mediasi untuk mengakhiri sengketa informasi.

Terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara, Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa wilayah izin usaha pertambangan, SK kuasa pertambangan izin produksi dan laporan akhir eksplorasi terhadap perusahaan masing-masing PT Anjas Anita Jaya, PT Dewa Ruci Mandiri, PT Duta Tambang Rekayasa, PT Duta Tambang Sumber Alam, PT Intibuana Indah Selaras, PT Nunukan Bara Sentosa, PT Nunukan Bara Sukses, PT Pipit Mutiara Jaya, PT Prima Bara Nusantara, PT Sago Prima Pratama dan PT Santosa Sukses Makmur.

Baca: Legenda Monster Muncul Kembali, Benarkah Loch Ness Terdampar di Pantai Georgia?

Dalam kesepakatan mediasi itu pihak Termohon bersedia memberikan dokumen dengan catatan, Surat Keputusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan diberikan tanpa titik koordinat dan peta. Selain itu, Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Produksi diberikan tanpa titik koordinat dan peta.

“Sementara mengenai laporan akhir eksplorasi tidak dapat diberikan dengan alasan informasi tersebut mengandung informasi mengenai sumber daya alam dan cadangannya dan jika diberikan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat,” katanya.

Penulis: Niko Ruru
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help