Putri Awang Faroek Lolos Jadi Calon Wawali Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Putri Gubernur Kaltim, Dayang Donna Faroek, menjadi satu dari lima calon wakil walikota Samarinda yang dinyatakan lolos seleksi di Partai NasDem, Kaltim.

Diketahui, DPD NasDem menggelar seleksi terbuka untuk mencari figur pengganti Nusyirwan Ismail, yang telah meninggal.

Saat interview dengan panitia seleksi (pansel) DPD NasDem Kaltim, Donna mengaku ditanya seputar tugas seorang wakil walikota.

"Kemudian ditanya juga apa yang akan diperbuat jika terpilih," kata Donna, Rabu (28/3/2018).

Baca: Wajib Tahu Nih! 5 Peraturan Baru Liga Champions dan Liga Europa Musim Depan

Kepada Pansel yang juga diisi Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Masjaya, dan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, M Ilyasin, Donna menuturkan, persoalan klasik Samarinda yakni banjir dan juru parkir (jukir) liar, jadi prioritas penanganannya, jika terpilih.

"Yang paling krusial itu banjir dan parkir liar," tegas Donna.

Donna juga menyebut, sejatinya pasangan Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail sudah berupaya menangani banjir.

"Masalahnya adalah menanggulangi banjir ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penanggulangannnya harus bertahap disesuaikan dengan ketersediaan dana juga," urainya.

Baca: Ternyata Beranak Dalam Kubur Beneran Ada, Usai Dimakamkan Wanita Ini Diduga Lahirkan Janinnya

Dengan persoalan Ibu Kota Provinsi yang demikian kompleks, Donna menuturkan Samarinda memerlukan sosok pemimpin yang tegas.

Donna juga menguraikan, Samarinda tidak bisa sendirian menuntaskan persoalan banjir. "Harus keroyokan dengan Provinsi. Karena, Samarinda ini Ibu Kota Provinsi," jelasnya.

Masih soal banjir, lanjut Donna, penataan izin, terutama aktivitas yang mengupas lahan, juga wajib diperketat. Begitu pula dengan perizinan yang terlanjur diterbitkan, menurut Donna, harus dievaluasi kembali.

Baca: Selama 150 Tahun Dikira Kosong, Arkeolog Kaget Peti di Museum Ini Ternyata Berisi Mumi Luar Biasa

"Ya kita lihat di lapangan, apa sudah melaksanakan semua kewajiban lingkungan. Jika tidak, kita stop izinnya. Begitu juga soal tambang. Kita akan evaluasi dan serahkan datanya ke Pemprov Kaltim untuk ditindak. Karena kewenangan sekarang ada di Pemprov Kaltim," tutur Donna.