TribunKaltim/

Pilgub Kaltim 2018

Soal Dugaan Pelanggaran Bagi Ponsel, Castro Lebih Suka Sebut Suap Politik

Pasalnya, pemberian sesuatu yang diduga menjanjikan atau memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU Nomor10 Tahun 2016.

Soal Dugaan Pelanggaran Bagi Ponsel, Castro Lebih Suka Sebut Suap Politik
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai indikasi dugaan pelanggaran memberikan sesuatu (ponsel/smartphone) oleh salah satu pasangan calon (paslon) yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kukar, masuk kategori suap politik.

Pasalnya, pemberian sesuatu yang diduga menjanjikan atau memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pemberian barang tertentu dengan tujuan mempengaruhi pemilih, jelas masuk dalam kategori "suap politik". Sebagian memberikan, istilah sebagai politik uang (money politics), tetapi saya lebih senang menyebutnya "suap politik", atau jika dispesifikkan lagi bisa disebut pula dengan istilah "suap dalam pemilihan umum" (bribery in elections)," kata Herdiansyah kepada Tribun, Minggu (8/4/2018).

Suap politik ini, menurut Castro sapaan akrabnya, masuk dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa; "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

"Jika 'calon' terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ini, maka berdasarkan putusan Bawaslu, calon tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon dalam Pilkada. Ini dimungkinkan mengingat pelanggaran ini dikategorikan sebagai delik formil," kata Castro memberikan pendapatnya.

Namun harus dipahami, kata dia, pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan calon tersebut, tidaklah menghapus perbuatan pidananya.

Tetapi tentu saja unsur pidananya terpenuhi hanya jika akibat perbuatannya telah selesai dilakukan.

"Mengingat tindak pidana dalam pasal ini dikategorikan sebagai delik materil (dalam hal ini, frase "mempengaruhi pemilih" telah terbukti dimasa pemungutan suara). Pun demikian dengan tim kampanye, relawan dan pihak lain, juga hanya dapat dikenakan pidana jika unsur pidana materil-nya terpenuhi," urainya.

Namun, lanjut Castro, tetap ada celah yang mesti dikalkulasi secara detail. Sebab pada bagian penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 disebutkan bahwa, 'Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya, meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Tetapi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, sudah memberikan batasan secara rigid mengenai item yang diperbolehkan untuk dibiayai dalam kampanye

"Pasal 71 PKPU tersebut menjelaskan bahwa makan, minum dan transportasi diperbolehkan dalam kampanye, tetapi dilarang diberikan dalam bentuk uang. Sementara jika kampanye dikemas dalam bentuk perlombaan, maka hadiah pun hanya dalam bentuk barang dengan nilai paling tinggi 1 juta rupiah," pungkasnya.‎ (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help