Pilgub Kaltim 2018

Castro: Mesti Ada Penjelasan Detail Soal Penghentian Dugaan Pelanggaran di Kukar dan Berau

Alasannya, dua perkara yang telah ditangani Panwaslu Kukar dan Berau dianggap tidak memenuhi unsur dan alat bukti.

Castro: Mesti Ada Penjelasan Detail Soal Penghentian Dugaan Pelanggaran di Kukar dan Berau
HO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dua perkara dugaan laporan pelanggaran kampanye bagi-bagi ponsel di Kukar dan uang di Berau, telah dihentikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumddu) setempat.

Alasannya, dua perkara yang telah ditangani Panwaslu Kukar dan Berau dianggap tidak memenuhi unsur dan alat bukti.

Penghentian dua pelanggaran dugaan kampanye pasangan calon nomor 2 (Jaang-Ferdi) tersebut, mendapat tanggapan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Baca: Empat Gol Tercipta di Babak Pertama, Mitra Kukar Ngamuk Lawan Madura United

‎"Mesti ada penjelasan detail dari Panwaslu dan Bawaslu. Wasitnya harus transparan dan terbuka biar publik paham apa alasan mendasar kasus-kasus itu dihentikan," kata Herdiansyah yang akrab disapa Castro, menanggapi penghentian dua pelanggaran kampanye di Kukar dan Berau, kepada Tribun, Jumat (13/4/2018).

‎"Kalau kasus dihentikan, lantas dugaan bagi-bagi HP itu apa? Kalau dikategorikan sebagai hadiah perlombaan, mesti jelas itu lomba apa, pesertanya siapa, direncakan atau tidak, apakah diberitahukan sebelumnya dan siapa pelaksananya?" ucap Castro menanggapi dugaan pelanggaran di Kukar.

Baca: Demi Paser Bebas Sampah, Kesbangpol pun tak Ketinggalan Kerja Bakti

Jangan sampai, lanjut dia, dengan menyatakan bagi-bagi ponsel ini bukan sebagai pelanggaran, justru menjadi preseden buruk dan akan dijadikan modus bagi yang lainnya.

"Kan malah tidak memberikan kepastian hukum, apakah masuk pelanggaran atau tidak. Ini mencerminkan ketidakseriusan dalam menutup celah suap politik dalam pilkada," kritik anggota Koalisi Masyarakat Sipil.

Kalaupun dianggap tidak memenuhi unsur delik pidana atau pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan meluas, Castro mempertanyakan, apakah berarti itu bukan termasuk pelanggaran?

Baca: Bantah Paslon Nomor 2 Bagi-bagi Uang, Begini Penjelasan Rusman Yaqub

Begitu juga dugaan pelanggaran yang terjadi di Berau.

"Pola pikirnya jangan terlalu positivistik dan kaku begitu, tetapi perlu lebih progresif memandang peristiwa bagi-bagi HP ini sebagai bagian dari pelanggaran serius agar bisa menjaga marwah pilkada dengan baik," pungkasnya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help