Pilgub Kaltim 2018

Gakumdu Kukar Hentikan Dugaan Pelanggaran Kampanye, Begini Reaksi Awang Ferdi

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kukar telah menghentikan dugaan pelanggaran kampanye untuk paslon Pilkada Kaltim nokor urut 2.

Gakumdu Kukar Hentikan Dugaan Pelanggaran Kampanye, Begini Reaksi Awang Ferdi
TRIBUN KALTIM/ANJAS PRATAMA
Awang Ferdian Hidayat, Cawagub Kaltim 2018. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kukar telah menghentikan dugaan pelanggaran kampanye untuk paslon Pilkada Kaltim nokor urut 2.

Penghentian penanganan tersebut, karena dianggap tidak cukup alat bukti.

Cawagub paslon nomor urut 2, Awang Ferdian Hidayat, ikut menjawab terkait dihentikannya dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

Baca: Castro: Mesti Ada Penjelasan Detail Soal Penghentian Dugaan Pelanggaran di Kukar dan Berau

"Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa persoalan ini bisa selesai," ucapnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/4/2018).

Ia pun mengiyakan bahwa dihentikannya prroses dugaan kampanye ini ikut menandakan bahwa tuduhan bagi-bagi ponsel di Kukar, tidaklah sepenuhnya benar.

"Semenjak awal saya sampaikan persoalan itu masih belum dikonfirmasikan kepada saya dan info tersebut masih sumir atau belum jelas," ucapnya.

Baca: Bantah Paslon Nomor 2 Bagi-bagi Uang, Begini Penjelasan Rusman Yaqub

Sementara itu, Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman juga ikut angkat suara dihentikannya proses dugaan pelanggaran kampanye paslon nomor urut 2 tersebut, saat dikonfirmasi di hari yang sama.

"Jawaban Panwaslu, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu masih mengambang. Frase "belum memenuhi unsur" itu perlu lebih didetailkan agar publik paham ketak ketidakterpenuhannya dimana," ucapnya.

Herdiansyah Hamzah juga ikut mempertanyakan, jika hal ini dinyatakan stop, apa kategori perbuatan yang dilakukan saat pemberin ponsel kepada masyarakat tersebut,

"Kalau kasus dihentikan, lantas dugaan bagi-bagi HP itu dikategorikan sebagai apa? Kalau dikategorikan sebagai hadiah perlombaan, mesti jelas itu lomba apa, pesertanya siapa, direncakan atau tidak, apakah diberitahukan sebelumnya dan siapa pelaksananya? Jangan sampai dengan menyatakan bagi-bagi HP ini bukan sebagai pelanggaran, justru menjadi preseden buruk dan akan dijadikan modus bagi yang lainnya. Kan malah tidak memberikan kepastian hukum, apakah masuk pelanggaran atau tidak. Ini mencerminkan ketidakseriusan dalam menutup celah suap politik dalam pilkada," katanya. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help