Pilgub Kaltim 2018

Bawaslu Kaltim: 10 Pelanggaran Dihentikan karena Tidak Cukup Bukti

"Dalam pembahasan di sentra Gakumdu, ternyata itu belum memenuhi unsur untuk masuk ke pidana Pemilunya," jelas Saipul.

Bawaslu Kaltim: 10 Pelanggaran Dihentikan karena Tidak Cukup Bukti
TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bahtiar 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hingga 15 April 2018 ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menemukan sebanyak 48 pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim dan Pemilihan Bupati (Pilbub) Penajam Paser Utara (PPU)  tahun 2018 ini.

Berdasarkan paparan di kantor Bawaslu Kaltim, Jalan MT Haryono, Minggu (15/4/2018), sebanyak 43 di antaranya ditemukan dalam masa kampanye, dalam kurun waktu  Februari - April 2018 ini.

Pelanggaran terdiri dari adanya dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, pelanggaran pejabat daerah, yakni anggota DPRD yang berkampanye tanpa izin cuti, memberikan atau menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih, dan beberapa pelanggaran lainnya. 

Dari total 48 temuan pelanggaran tersebut, sebanyak 10 di antaranya terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti.

Baca juga:

Perkokoh Komposisi Skuat, Liverpool Siap Kejar Gelandang Real Madrid

Sempat Ribut dengan Vicky Prasetyo di Program Siaran Televisi, Angel Lelga Berikan Klarifikasi

Simulasikan Berduet di Pilpres dengan Ruhut Sitompul, Hotman Paris: Musuh Abadi

Minta Jaminan Perlindungan Data, Warga Asia Kirim Surat Terbuka untuk Bos Facebook Mark Zuckerberg

Sebanyak 10 pelanggaran ini terdiri dari adanya dugaan ASN tidak netral, anggota DPRD diduga berkampanye tanpa izin cuti,  dugaan penggunakan fasilitas pemerintah ketika mendirikan posko, pasangan calon (paslon) diduga berkampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan, dugaan memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih, hingga dugaan adanya wartawan yang terdaftar sebagai tim pemenangan. 

Ketua Bawaslu Kaltim Saipul mengatakan, adanya sejumlah temuan pelanggaran, khususnya yang diduga mengandung unsur pidana yang diproses di Sentra Gakumdu memang terpaksa harus dihentikan karena tidak cukup bukti.

"Dalam pembahasan di sentra Gakumdu, ternyata itu belum memenuhi unsur untuk masuk ke pidana Pemilunya," jelas Saipul. 

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto mengharapkan agar seluruh peserta Pemilu, masyarakat tetap mengikuti ketentuan yang ada dan menghindari hal-hal yang berujung pada pelanggaran Pemilu. 

"Ayo kita melahirkan pemimpin dengan cara-cara yang baik," ujarnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help