Edisi Cetak Tribun Kaltim

Datangi Acara Kampanye Tidak di Masa Cuti, 5 Anggota DPRD Balikpapan Dianggap Melanggar

Secara aturan, setiap personel DPRD Balikpapan dilarang keras terlibat langsung dalam kegiatan suksesi paslon

Datangi Acara Kampanye Tidak di Masa Cuti, 5 Anggota DPRD Balikpapan Dianggap Melanggar
Tribun Kaltim

Ia menjelaskan, beberapa hari sebelumnya, sebelum melakukan kampanye, beberapa anggota dewan sudah mengajukan cuti kampanye. Namun pihak panwas belum mengerti karena informasinya terputus.

"Sudah ajukan cuti kampanye untuk mendampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim," ungkap politisi partai Golkar Balikpapan ini.

Ceritanya waktu itu pengajuan cuti kampanye sudah dibuat dalam bentuk tertulis, namun surat cuti yang diantar melalui jasa kurir ternyata tidak sampai di lokasi tujuan akibatnya panwas merasa belum menerima informasi cuti kampanye para anggota dewan.

"Kami bukannya tidak mengerti aturan cuti kampanye. Sudah tahu ada aturannya. Kurirnya yang tidak sampai menyampaikannya. Suratnya tidak sampai ke KPU dan Panwaslu," ujar Abdullah.

Baca: Mengenal Cara Kerja Immobilizer, Fitur Terkini yang Bikin Motor Sulit Dicuri Maling

Sampai sejauh ini, sekarang sudah selesai. DPRD Balikpapan sudah menjelaskan titik terang dan sejarah latar belakangnya. KPU dan Panwas sudah paham, mengerti persoalan yang melatarbelakanginya. Sudah tidak lagi dipersolakan.

"Semuanya sudah selesai," katanya.
Dia pun memohon maklum kepada KPU dan Panwas termasuk masyarakat Balikpapan, semua anggota dewan merupakan orang-orang partai politik, tidak terlepas dari kegiatan kampanye Pilgub Kaltim.

Perlu diketahui, setiap kandidat Pilgub Kaltim itu ada dukungan dari partai politik. Masing-masing pasangan calon diusung dan didukung penuh oleh partai politik karena itu beberapa kader partai seperti anggota dewan ikut berkontribusi untuk suksesi pilgub. "Cuti kampanye juga bagian dari tugas partai.

Anggota dewan dari partai tertentu jalankan tugas, ikut dampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.

Bunuh Diri

Pelajaran ke depan setiap anggota DPRD Balikpapan akan tetap berkomitmen dalam mematuhi aturan Komisi Pemilihan Umum seperti soal cuti kampanye.

Pastinya para anggota DPRD tidak akan mencoba bermain api, melanggar aturan yang akan beresiko negatif bagi dirinya sendiri dan lembaga legislatif.

Karena itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, menegaskan, kepada seluruh anggota DPRD Balikpapan untuk mengajukan cuti ketika ikut dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di masing-masing partai.

Abdulloh mengatakan, netralitas anggota Dewan sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2017, mengharuskan setiap anggota DPRD yang menghadiri kampanye paslon harus ada surat cuti.

"Semua anggota dewan ajukan cuti, saya yang menandatangani surat cuti mereka. Jika sudah ada kampanye, saya akan cuti. Kalau nanti pasangan cagub yang saya dukung mau kampanye, saya mau hadir, itu saya cuti dulu," tegas Abdulloh.

Selama ini sudah banyak anggota dewan yang mengajukan cuti kampanye tidak ada satu pun yang mau melanggar aturan. Ibaratnya, kata dia, anggota DPRD yang berani mengambil sikap melanggar aturan cuti kampanye sama saja bunuh diri.

Dipastikan mendapat sanksi administrasi dan akan mendapat penilaian buruk di tengah masyarakat yang nanti akan berujung warga tidak lagi mempercayai langkah politik anggota dewan.

Kampanye nanti bakal tidak efektif karena masyarakat sudah menilai citra buruk bagi anggota dewan yang tidak patuh pada aturan pilkada.

"Masing-masing partai ada paslonnya, jadi harus memenangkan paslonnya. Cuti itu pada saat menghadiri kampanye, tidak permanen. Pokoknya setiap ada paslon kampanye, harus cuti. Cuti bersifat tentatif," ungkapnya.

Baca: Sebelum Berangkat, Remaja yang Tewas dalam Bentrokan di Solo Janji Ngebonek untuk Kali Terakhir

Dia pun dengan seluruh anggota dewan yang bisa memahami, diciptakannya aturan cuti kampanye untuk memperbaiki sistem politik demokrasi yang berkualitas. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan jabatan politik di lingkup legislatif.

"Dibuat cuti kampanye supaya kami (DPRD) tidak bisa gunakan fasilitas kampanye untuk kepentingan politik pilkada. Yang berurusan dengan politik partai harus terlepas dari fasilitas negara agar ciptakan kredibilitas dan integritas," tegasnya.

Penulis: tribunkaltim
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help