Baru Dua Pemerintahan di Kaltim yang Gunakan Transaksi Non Tunai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dicanangkan sejak 2014 lalu, Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Kaltim, masih berjalan pelan. Bahkan, baru dua pemerintah saja yang sudah melaksanakan Program GNNT tersebut. Dua pemerintah tersebut yakni Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

"Pemprov dan Pemkot Samarinda sudah 99 persen transaksi internalnya sudah non tunai. Tinggal Pemda lainnya di Kaltim yang juga sedang kita assesmen," kata I Nyoman Ariawan Atmaja, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Jumat (27/4/2018).

Baca: KPU Segera Umumkan Pemenang Tender Debat Publik Kedua Pilgub Kaltim

Transaksi internal menggunakan non tunai yang sudah dilakukan Pemprov dan Pemkot Samarinda, contohnya pembayaran honor, hingga belanja pengadaan barang dan jasa.

Nyoman berharap, transaksi non tunai juga diterapkan dalam hal penarikan retribusi dan pajak daerah. Sementara ini, kata Nyoman, proses penarikan retribusi dan pajak daerah belum sepenuhnya dilakukan secara non tunai.

"Misalnya masih banyak masyarakat ke Samsat yang bayar tunai. Kemudian penarikan retribusi pasar dan parkir. Kita berharap, ke depan, transaksi ini bisa dilakukan non tunai," katanya lagi.

Baca: Cerita Netizen Soal Pecahan Uang Rp2000 dan Rp20.000. Ada yang Untung, Tak Sedikit Buntung

Penarikan retribusi dengan pola non tunai, kata Nyoman, justru mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, semua transaksi dipastikan tercatat. "Jadi, potensi pendapatan itu semua terekam," kata Nyoman.

BI, lanjut Nyoman, terus berupaya menggalakkan GNNT di Kaltim. Langkah pertama, dilakukan untuk lingkungan pemerintahan, dan secara bertahap berlanjut ke masyarakat.

Baca: DPP Partai Hanura Pecat Herwan Susanto, Posisi di DPRD Terancam Dilengserkan

"Pemerintah dulu lah yang kita harapkan transaksinya bisa non tunai. Pelan-pelan ke masyarakat. Parkir pakai non tunai, beli bahan bakar kendaraan juga pakai non tunai," tuturnya.