Tragedi Tumpahan Minyak di Balikpapan

KLHK Siapkan Sanksi Administrasi untuk Pertamina

Bahkan 5 orang penyelam diterjunkan mengecek langsung biota laut dan terumbu karang yang diduga terkena sisa tumpahan minyak.

KLHK Siapkan Sanksi Administrasi untuk Pertamina
TRIBUN KALTIM / NALENDRO PRIAMBODO
Tri Bangun Laksana, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimanatan (P3EK). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan 40 orang guna mengecek dan mengambil sampel sisa tumpahan minyak dan mengobservasi dampak pencemaran minyak bumi.

Hasil temuan ini, akan dijadikan dasar menjatuhkan sanksi administrasi pada pemilik minyak, Pertamina.

Selain itu, KLHK, tengah menyelidiki secara mendalam tentang unsur-unsur kelalaian pengelolaan sistem operasi kilang unit 5 yang menyebabkan 44 ribu barrel minyak tumpah dan mencemari Teluk Balikapapan, akhir Maret lalu.

Dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur konsep tentang pertanggungjawaban mutlak bagi setiap orang yang menggunakan, menghasilkan, dan mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Tri Bangun Laksana, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimanatan (P3EK), perpanjangan KLHK, mengilustrasikan, penerapan asas pertanggungjawaban mutlak, jika terjadi kebakaran kebun sawit dikarenakan buruh yang buang puntung rokok sembarang, tetap saja yang wajib bertanggungjawab mutlak adalah si pemilik kebun sakit tadi.

 
 

Dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, lanjut pria yang akrab disapa Sony ini, pertanggungjawaban mutlak dikenakan pada Pertamina, sebagai pemilik fasilitas pipa minyak mentah bawah laut, dan tak perlu membuktikan apakah kesalahan di karenakan dugaan jangkar yang menyeret pipa hingga putus, sehingga 44 ribu barrel minyak meluber di Teluk Balikapapan.

"Pertamina harus melakukan pemulihan. Bu Menteri (Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya- red) sudah tegas, bahwa sanksi administrasi akan kita berikan pada Pertamina, berupa paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak," ujarnya kemarin.

Menuju ke sana, KLHK telah menginstruksikan jajarannya, termasuk P3EK mengkoordinir serangkaian observasi, penelitian, dan uji laboratorium, guna menghitung dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat tumpahan itu.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help