Tragedi Tumpahan Minyak di Balikpapan

Paska Tragedi Tumpahan Minyak, Kementerian LHK Siapkan Sanksi buat Pertamina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan 40 orang guna mengecek dan mengambil sampel sisa tumpahan minyak

Paska Tragedi Tumpahan Minyak,  Kementerian LHK Siapkan Sanksi buat Pertamina
HO
Perairan Teluk Balikpapan saat ini diambil dari citra milik Pertamina. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan 40 orang guna mengecek dan mengambil sampel sisa tumpahan minyak dan mengobservasi dampak pencemaran minyak di perairan Teluk Balikpapan. Hasil temuan tersebut akan dijadikan dasar menjatuhkan sanksi administrasi pada pemilik minyak, yakni PT Pertamina (Persero).

KLHK juga tengah menyelidiki secara mendalam unsur-unsur kelalaian pengelolaan sistem operasi kilang minyak RU 5 yang menyebabkan kurang lebih 44 ribu barel minyak tumpah dan mencemari Teluk Balikapapan, akhir Maret lalu.

Dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur konsep tentang pertanggungjawaban mutlak bagi setiap orang yang menggunakan, menghasilkan, dan mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Baca: KLHK Siapkan Sanksi Administrasi untuk Pertamina

Tri Bangun Laksana, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan, selaku perpanjangan KLHK, mengilustrasikan, penerapan azaz pertanggungjawaban mutlak, jika terjadi kebakaran kebun sawit dikarenakan buruh yang buang puntung rokok sembarang, tetap saja yang wajib bertanggungjawab mutlak adalah pemilik kebun sawit.

Dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, lanjut pria yang akrab disapa Sony ini, pertanggungjawaban mutlak dikenakan pada Pertamina, sebagai pemilik fasilitas pipa minyak mentah bawah laut. Tidak perlu membuktikan apakah kesalahan dikarenakan dugaan jangkar yang menyeret pipa hingga putus, sehingga minyak tumpah di Teluk Balikapapan.

"Pertamina harus melakukan pemulihan. Bu Menteri (Kemen LHK Siti Nurbaya, red) sudah tegas, bahwa sanksi administrasi akan kita berikan kepada Pertamina, berupa paksaan pemerintah melakukan pemulihan terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan pada tumpahan minyak," jelasnya, kemarin.

Menuju ke sana, KLHK telah menginstruksikan jajaranya, termasuk P3E Kalimantan mengkoordinir serangkaian observasi, penelitian dan uji laboratorium, guna menghitung dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat tumpahan itu.

Baca: Warga Was-was Berenang di Laut Paska Tumpahan Minyak, Ini yang Dikhawatirkan

Terbaru, Jumat (27/4) lalu, KLHK telah menurutnkan 40 personel dan tim ahli, yang terbagi dalam beberapa kelompok guna mengambil sampel tumpahan di sejumlah titik padang lamun, mangrove, air laut. Bahkan, lima orang penyelam diterjunkan mengecek langsung biota laut dan terumbu karang yang diduga terkena sisa tumpahan minyak.

"KLHK akan menyusun dan menjatuhkan sanksi administrasi, berdasarkan hasil temuan itu, berupa daftar kegiatan yang harus dilakukan Pertamina untuk melakukan pemulihan berdasarkan paksaan pemerintah. Pertamina akan menyusun perencanaan yang harus dipresentasikan oleh stakeholder dan disetujui KLHK, sebagai wakil negara untuk memberikan justifikasi bahwa apa yang dilakukan Pertamina, itu sudah sesuai standar dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan," Sony, ditemui di kantornya, Jumat (27/4/2018).

Lanjut dia, sampel tersebut dikirimkan ke sejumlah laboratorium tersertifikasi di Jakarta dan Bogor, proses ini diprediksi memakan waktu 7-10 hari, hingga diketahui kandungan pencemaran dan seberapa luas dan parah daerah terdampak.

Baca: Penonton Cewek Histeris, Syakir Daulay Malah Ngomong Gini

Hasil observasi terbaru mereka, menunjukan laut dan pantai berpotensi terkontaminasi terbentang 12,6 km dari pantai Lamaru hingga Melawai, Balikapapan, dan sepanjang 14 km di pantai Nipah-nipah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sedangkan, untuk daerah mangrove, pihaknya mencatat ada 345 hektare di pesisir Kariangau, Teluk Balikpapan dan PPU tercemar berat. Dan, 1.980 hektare tercemar ringan di sekitaran sungai Rico, PPU, kampung atas air dan sejumlah titik lain di teluk Balikpapan. (*)

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help