Kepala DLHD Nyatakan Adindo Bersalah Gunakan Pelabuhan Ilegal

Sekali lagi saya katakan, itu baru surat kesanggupan pengelolaan lingkungan. Bukan surat izin lingkungan yang harus mereka pegang

Kepala DLHD Nyatakan Adindo Bersalah Gunakan Pelabuhan Ilegal
HO/DISPAR KABUPATEN MALINAU
Salah satu desa wisata di Kabupaten Malinau. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Entah tidak mengetahui informasi yang berkembang, dosa lama CV Dwi Mitra salah satu perusahaan kayu yang menggunakan pelabuhan dan penumpukan kayu (Log Pond) ilegal di wilayah Malinau kembali terjadi. Hal ini diinformasikan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau.

Kerugian pemerintah tentu saja muncul dari aktivitas terlarang tersebut. Sebab, perizinan yang harusnya dipegang oleh pihak perusahaan tidak pernah dikeluarkan oleh instansi terkait. Demikian disampaikan Kepala DLHD Malinau, Frent Tomi Lukas saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya. Dia mengungkapkan, PT Adindo Hutani Lestari (AHL) telah bersalah.

"Kenapa saya katakan bermasalah. Sebab, pelabuhan tempat mereka menumpuk kayu itu bekas salah satu perusahaan yang bermasalah di Malinau. Jelas, penumpukan kayu di situ bermasalah dari segi hukum seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, AHL sudah salah dalam melaksanakan aktivitas tersebut," ujar Tomi.

Tomi menjelaskan, kesalahan mutlak dari AHL adalah tidak adanya izin lingkungan DLHD Malinau untuk log pond. Bahkan, dibeberkan Tomi, sejak log pond tersebut masih digunakan CV Dwi Mitra DLHD Malinau pun belum pernah mengeluarkan izin lingkungan. Namun, dikatakan Tomi, perusahaan tidak peduli dengan hal itu.

"Dua-duanya salah. Yang dulu pakai log pond itu salah, yang sekarang pun salah. Setahu saya, perusahaan sebelumnya yang menggunakan log pond itu hanya membuat surat pernyataan akan mengurus izin lingkungan. Tapi, sampai perusahaan itu tidak lagi beroperasi, surat izin lingkungan tidak kunjung diurus," bebernya.

Dengan dikeluarkannya surat dari DLHD Malinau tentang kesanggupan perusahaan untuk mengelola lingkungan, bukan berarti surat itu dapat dijadikan dasar perusahaan untuk menggunakan log pond tersebut.

"Sekali lagi saya katakan, itu baru surat kesanggupan pengelolaan lingkungan. Bukan surat izin lingkungan yang harus mereka pegang, dan yang mengeluarkan surat itu adalah kami (DLHD Malinau). Tidak bisa mereka menggunakan surat kesanggupan pengelolaan lingkungan itu sebagai dasar mereka menjadikan lokasi itu sebagai log pond mereka," tuturnya.

Mengenai hal ini, Tomi akan bertindak tegas setelah ia kembali ke Malinau. Sebab, saat ini Tomi masih berada di luar kota. Aktivitas menggunakan lahan sebagai log pond PT AHL diperkirakan pada bulan Januari lalu. Hal tersebut langsung terendus oleh DLHD karena sejak awal permasalahan muncul dari perusahaan sebelumnya DLHD menandai lokasi itu dengan garis merah..

"Kami memang terus pantau lokasi itu dengan seksama. Sebab, kami mengetahui jelas status lokasi tersebut. Jadi segala aktivitas di lokasi itu terus kita monitor. Terlebih, perhatian kepada lokasi itu cukup besar tahun lalu. Sampai sekarang pun kita lihat perkembangan. Ternyata, sudah ada lagi perusahaan pakai lokasi itu untuk dijadikan log pond," tandasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved