Direskrimsus Polda: Jangan Coba Timbun Pangan Saat Ramadhan!

upply dan demand itu sudah diperhitungkan pemerintah. Kami akan mengawal. Tidak ada alasan bahwa sembako kosong

Direskrimsus Polda: Jangan Coba Timbun Pangan Saat Ramadhan!
Tribun Kaltim/M Arfan
Aktifitas pernigaaan di Pasar Induk Bulungan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara meminta pelaku usaha penyediaan pangan dari sekarang menghindari praktek penyimpangan yang bisa merugikan konsumen terkhusus menjelang Ramadhan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kalimantan Utara Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Helmi Kwarta Kusuma Putra menegaskan, tidak akan memberi ruang bagi mafia pangan seenaknya memainkan harga dan ketersediaan sembako di masyarakat.

"Tidak ada ruang yang diberikan kepada mafia pangan untuk memanfaatkan momen Ramadhan dan Lebaran untuk kepentingan profit dia," ujarnya Helmi kepada Tribun, Kamis (10/5/2018) di Dome Sport Centre Tanjung Selor.

Pemerintah sudah menjamin ketersediaan pangan. Kepolisian akan mengawal komitmen itu agar konsumen tetap bisa mendapatkan kebutuhannya dengan mudah lagi terjangkau.

"Supply dan demand itu sudah diperhitungkan pemerintah. Kami akan mengawal. Tidak ada alasan bahwa sembako kosong kemudian harganya jadi tinggi," katanya.

Tidak ia pungkiri, praktek penyimpangan pangan kerap terjadi saat momen-momen besar seperti Ramadhan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Banyak distributor menimbun barang kemudian dijual dengan harga tinggi pada momen tertentu.

"Saya tegaskan bahwa mereka harus berpikir tindakan itu adalah kecelakaan buat dia. Nggak ada cerita. Coba saja mereka menimbun. Kami tindak tegas," katanya.

Pangan yang ada juga belum jelas legalitas dan higienitasnya, seperti daging alana India yang masuk melalui Malaysia, kata Kombes Pol Helmi juga menjadi incaran polisi.

"Sekarang Bulog juga siapkan daging, beras, dan gula. Kalau ada yang datangkan daging alana yang ilegal dan tidak jelas kandungan gisinya, kita akan tindak," sebutnya.

Cukup banyak sanksi yang bisa diterapkan kepolisian, mulai dari UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, UU 36/2009 tentang Kesehatan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help