Ketua Presidium Minta DOB Apo Kayan Diprioritaskan

Yang mendasar juga, Apau Kayan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di Serawak khususnya

Ketua Presidium Minta DOB Apo Kayan Diprioritaskan
tribunkaltim.co/muhammad arfan
Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon didampingi Wagub Udin Hianggio menandatangani dokumen perasetujuan pemekaran DOB Krayan, di ruang sidang DPRD Kaltara, Selasa (14/3/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ketua Presidium Pemekaran Apau Kayan, Ibau Ala mengharapkan pemerintah memberikan kebijakan khusus terhadap usulan daerah otonomi baru yang sudah diajukan.

Dari 300 lebih usulan dari seluruh Tanah Air, perlu dikerucutkan berdasarkan skala prioritas dan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang dimaksudkan Ibau Ala adalah melihat kepentingan strategis nasional.

"Kita sangat harapkan ada kajian ulang dari pemerintah. Usulan mana yang berada pada posisi kepentingan strategis nasional, perlu diprioritaskan," katanya kepada Tribun, Senin (14/5/2018) di Kantor DPRD Kalimantan Utara.

Apau Kayan lanjutnya, sangat pas menjadi salah satu usulan daerah otonomi baru yang perlu diprioritaskan. Mengingat daerah di wilayah administratif Kabupaten Malinau itu pembangunannya perlu dipacu. Terkhusus untuk membuka isolasi wilayah, mendekatkan pelayanan publik, dan mengefektifkan pemerintahan.

"Yang mendasar juga, Apau Kayan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di Serawak khususnya," katanya.

Pengerucutan usulan daerah otonomi baru minimal bisa menampung 50 usulan, termasuk Apau Kayan di dalamnya. "Semoga pemerintah bisa memaklumi ini. Pemekaran wilayah di daerah perbatasan perlu dilakukan," sebutnya.

Namun ia tetap memaklumi pemerintah di satu sisi masih mengkalkulasi kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), walaupun kebijakan moratorium sudah dicabut.

"Kalau 300 usulan ini diakomodir, APBN kita mau diambil dari mana? Maka itu perlu dikaji ulang, dijadikan 50 usulan saja berdasarkan skala prioritas dan kepentingan strategis nasional," ujarnya.

Presidium pemekaran Apau Kayan rencananya masih akan melakukan audiensi kembali ke beberapa lembaga pusat untuk menanyakan komitmen perselisian pembentukan Apau Kayan.

"Kita masih berpegang pada statement Pak Mendagri waktu berkunjung ke Apau Kayan. Dan tidak ada masalah menurut beliau. Satu-satunya yang bisa mengatasi persoalan di perbatasan hanya lewat pemekaran. Itu kata beliau. Jadi sebagai masyarakat, kita pegang betul itu," sebutnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help