Kabid Dalev Baperlitban tak Masuk Kerja, Ini Harapan Alimuddin

Selain mengganggu kinerja katanya, seharusnya yang bersangkutan sudah layak untuk diberhentikan.

Kabid Dalev Baperlitban tak Masuk Kerja, Ini Harapan Alimuddin
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Gubernur Awang Faroek saat menghadiri acara peluncuran proyek pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, di Kabupaten PPU, Minggu (13/5/2018). 

Laporan wartawan tribunkaltim.co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitban) Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin mempertanyakan mengenai sanksi yang diberikan kepada Kabid Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Cristian karena sejak Agustus tahun lalu  tak pernah lagi masuk kerja.

Namun demikian, sejak Februari lalu gaji yang bersangkutan tidak diberikan lagi.

Kepala Baperlitban PPU, Alimuddin, Selasa (15/5/2018) ketidakhadiran yang bersangkutan sudah cukup mengganggu kinerja karena bidang yang ditangani  adalah membuat laporan RPJM termasuk untuk penelitian.

Selain mengganggu kinerja katanya, seharusnya yang bersangkutan sudah layak untuk diberhentikan karena sudah cukup lama tak pernah masuk kantor.

Baca: Terungkap, Putri Pelaku Bom Polrestabes Surabaya yang Selamat Ternyata Jago Bela Diri

Bahkan ia mengaku heran karena pada saat peluncuran proyek pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan-Penajam, yang bersangkutan hadir dan ikut ambil bagian.

"Dia hadir kok saat acara launching itu. Kalau saya sudah sudah kayak untuk diberhentikan," katanya.

Sekretaris Baperlitban PPU, Hadi Saputro mengatakan, Kepala Baperlitban sudah beberapa kali melayangkan surat kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar yang bersangkutan diberikan sanksi.

Namun demikian, Hadi mengatakan bahwa sejak Agustus tahun lalu sampai sekarang yang bersangkutan tak pernah lagi masuk kerja.

Baca: Viral! Baru 5 Jam Diposting, Tulisan Ustaz Felix Siauw Sudah Dibagikan 5.499 Kali

"Februari lalu gajinya sudah kami tahan dan tidak diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi yang jelas tugas kepala Beperlitban sudah dijalankan karena telah memberikan surat kepada BKPP agar diproses," ujarnya.

Sementara Asisten III Setkab PPU, Alimuddin mengatakan, bila memang yang bersangkutan tak pernah lagi masuk kerja sudah diberikan sanksi pemecatan, karena sesuai dengan aturan 46 hari kerja tak pernah masuk dalam akumulasi setahun diberikan sanksi mulai sanksi penurunan pangkat  sampai pemecatan.

Baca: 9 ASN di Pemkot Tarakan Dipecat, Ini Penyebabnya

Bahkan ia mengatakan hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, apalagi bila Kepala Baperlitban sudah berkali-kali melayangkan surat kepada BKPP agar diberikan sanksi. (*)

Penulis: Samir
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help