Pansus DPRD Kaltara Himpun Masukkan dalam Uji Publik

Seharusnya karakteristik wilayah adat harus diperjelas dalam raperda ini. Bukan memakai kata wilayah geografis tertentu

Pansus DPRD Kaltara Himpun Masukkan dalam Uji Publik
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Suasana uji publik Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kantor DPRD Kalimantan Utara, Senin (14/5/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejumlah masukan datang dari tokoh masyarakat saat pelaksanaan tahapan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (14/5/2018).

Beberapa tokoh menyarankan masukan yang substantif. Beberapa lainnya juga mengajukan saran teknis terhadap legal drafting raperda tersebut.

Ketua Pengurus Harian Forum Masyarakat Adat (Foma) Kabupaten Malinau, Dolvina Damus mengungkapkan beberapa hal yang substantif perlu dimasukkan dalam klausul raperda. Klausul yang diusul adalah perlunya lebih merinci pengaturan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Di dalam Pasal 6 Raperda itu belum menyiratkan secara spesifik bagaimana hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional itu. Jadi mohon dijelaskan lagi hak-hak masyarakat hukum adat," katanya.

Kriteria masyarakat hukum adat lanjut Dolvina harus diperjelas dalam substansi raperda. Misalnya dalam Pasal 4 ayat (2) yang mana masyarakat hukum adat Provinsi Kalimantan Utara salah satunya harus memenuhi kriteria "Bermukim di wilayah geografis tertentu di Provinsi Kalimantan Utara".

"Seharusnya karakteristik wilayah adat harus diperjelas dalam raperda ini. Bukan memakai kata wilayah geografis tertentu," katanya.

"Supaya juga tidak ambigu, kata pemerintahan adat di Pasal 4 juga seharusnya diganti menjadi kelembagaan adat," tambahnya.

Wakil Ketua Dewan Adat Malinau mengusulkan dalam raperda tersebut juga diatur klausul yang mengatur komunikasi awal antara pihak masyarakat hukum adat dengan investor yang akan melaksanakan kegiatan daerah setempat.

"Kita juga mengusulkan perlunya pemberdayaan masyarakat khususnya dalam melakukan pemetaan wilayah adat," sebutnya.

Jhony Laing Impang, Ketua Pansus Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjelaskan, masukan-masukan yang dirangkum menjadi bahan evaluasi penyempurnaan raperda ini.

Jhony mengatakan, peraturan tentang masyarakat hukum adat memang tidak tercantum atau tertulis. Namun dalam UUD tetap diakui.

"Yang jadi permasalahan di lapangan, terkadang ada hal-hal yang merugikan masyarakat hukum adat karena tidak ada peraturan tertulis. Untuk itulah pemerintah hadir melindungi hak-hak masyarakat adat dengan membuat kebijakan ini (raperda)," kata Jhonny. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help