BKN Rekomendasi Pemecatan Delapan PNS Kasus Korupsi, Bupati Kutim Minta Kaji Ulang

sesuai kebijakan Bupati Ismunandar, lebih mementingkan sisi kemanusiaan dan sosial ke delapan narapidana tersebut

BKN Rekomendasi Pemecatan Delapan PNS Kasus Korupsi, Bupati Kutim Minta Kaji Ulang
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Bupati Kutai Timur Ismunandar saat diwawancara awak media 

TRIBUNKALTIM.CO  - Masih ingat dengan kasus delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kutai Timur yang mendapat rekomendasi pemecatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI karena pernah tersangkut perkara korupsi?

Prosesnya sampai saat ini masih ditangani Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim.
Kepala BKPP Kutim, Zainuddin Aspanimengatakan Pemkab Kutim, sesuai kebijakan Bupati Ismunandar, lebih mementingkan sisi kemanusiaan dan sosial ke delapan narapidana tersebut, ketimbang pemberhentiannya.

Karena mereka sudah menjalani hukuman yang diberi pengadilan tipikor Samarinda.

Baca: Kesulitan Kayu Ulin, Omzet Pengusaha Mebel di PPU Menurun

Surat rekomendasi, kata Zainuddin, memang sudah diterima dan sudah dirapatkan bersama. Tapi, semua kembali pada kebijakan pimpinan tertinggi, yaitu kepala daerah, Ismunandar. Sebelumnya, pihak BKPP telah menyurati tentang penanganan kasus pejabat, agar kemudian ditindak lanjut. Kini prosesnya telah berjalan.

"Tapi, Pak Bupati lebih ingin ada pertimbangan dan kajian ulang. Sebab, menurut beliau memberhentikan orang dari pekerjaannya tak dapat langsung menyelesaikan masalah," ujar Zainuddin.

Menurut Bupati Ismunandar, kata Zainuddin, memberhentikan PNS justru akan menambah masalah. Akan menambah angka pengangguran dan kesulitan.

"Sebab, PNS yang berkaitan memiliki tanggungan anak dan istri. Jika dia diberhentikan justru membuat susah keluarganya. Kemudian akan muncul masalah baru, persoalan sosial, materi, hingga dampak lainnya," ujar Zainuddin, menirukan ucapan Bupati Ismunandar.

Baca: Jaksa Tuntut Pendiri JAD, Aman Abdurrahman Hukuman Mati, ini Poin-poin yang Memberatkan

Hal itu, kata Zainuddin dan timnya, merupakan keputusan yang bijaksana di saat defisit keuangan negara, seperti saat ini.

"Di satu sisi, seolah masalah selesai jika pejabat tersebut diberhentikan. Padahal ada masalah lainnya. Yang jelas, pejabat bersangkutan sudah diproses hukum, jadi tidak usah diperpanjang lagi persoalannya," kata Zainuddin.

Sisi yang benar, lanjut Zainuddin adalah tentang bagaimana memberi kehidupan yang lebih baik pada orang lain, terlebih bawahan.

Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengirim surat rekomendasi pemecatan terhadap delapan PNS mantan narapidana korupsi yang saat ini masih bekerja di lingkungan Pemkab KutIm tersebut.

Kasus yang menjerat delapan PNS itu diketahui adalah dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutim.

Menurut UU ASN Nomor 05 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4d, PNS yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putisan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga PP11 Tahun 2017, tentang manaje!n PNS, Pasal 286 dan 287, isinya yaitu, meski hukuman satu hari pun, tapi oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur pidana, harus diberhentikan.

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help