Terkait Transportasi Sungai dan Keselamatan Berlayar, Kaltara Belum Punya SOP Bersama

sampai saat tidak ada SOP bersama yang baku diterbitkan oleh instansi terkait soal keamanan dan keselamatan dalam pelayaran

Terkait Transportasi Sungai dan Keselamatan Berlayar, Kaltara Belum Punya SOP Bersama
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Sejumlah speedboad tampak ditambat di Dermaga Tengkayu I Kota Tarakan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Kecelakaan speedboat yang kesekian kalinya di Kaltara seharusnya menjadi pelajaran bagi stakeholder terkait. Terakhir, kecelakaan dialami oleh Speedboat (SB) Harapan Baru Express di Tanjung Sengkong, Kabupaten Tana Tidung, dan mengakibatkan 5 korban meninggal dunia. Namun, hingga saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama soal keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Malinau, H Kamran Daik. Dia mengungkapkan, sampai saat tidak ada SOP bersama yang baku diterbitkan oleh instansi terkait soal keamanan dan keselamatan dalam pelayaran SB di Kaltara. Seharusnya, kecelakaan yang kerap terjadi bisa dijadikan alasan untuk segera diterbitkannya SOP dimaksud.

"Mulai dari kecelakaan SB di Tarakan tahun lalu, sampai kecelakaan sungai SB tujuan Malinau-Tarakan baru-baru ini. Belum ada SOP dikeluarkan oleh instansi terkait di tingkatan lebih tinggi. Padahal, menurut saya SOP bersama itu sangat penting untuk diterbitkan agar dijadikan dasar bagi kita di daerah untuk memaksakan pemilik SB mengikuti SOP tersebut," bebernya.

h Kamran mengaku terkadang ia bingung untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan analisa dan subjektifitas Dishub Malinau. Sebab, apabila seperti itu akan lebih menyulitkan para pemilik SB yang masuk ke Malinau. Namun, apabila tidak mengambil kebijakan sendiri akan berdampak pada kurangnya perhatian pemilik SB tersebut.

"Tidak bisa kita secara institusi menentukan SOP sendiri sesuai analisa dan subjektifitas kita karena kita ada di lapangan. Kalau kita menerapkan seperti itu, jelas akan membuat rancu. Sebab, bisa jadi seluruh Dishub di Kaltara membuaat SOP sendiri-sendiri. Tentu, itu akan membuat kebingungan para pemilik SB karena setiap daerah tempat SB berlabuh berbedaa-beda aturannya," paparnya.

"Bagaimana tidak bingung, nanti saat masuk ke Malinau berbeda aturan, masuk KTT berbeda aturan, Bulungan dan Nunukan pun nanti berbeda aturan. Untuk menghindari hal itu, seharusnya Pemprov Kaltara membuat aturan yang ditetapkan melalui SOP bersama. Sehingga, kita memiliki pegangan dalam menindak SB apabila tidak sesuai dengan SOP tersebut," lanjutnya.

Dishub Malinau, menurut Kamran, hanya sebagai perencana kebijakan dan pemberi rekomendasi. Begitu pula dengan Dishub lainnya di kabupaten maupun kota di Kaltara. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) lah yang memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan soal keselamatan dalam pelayaran. Sedangkan Dishub Kaltara, memiliki kewenangan dalam pembuatan SOP bersama itu.

"Harapan kami, SOP ini bisa segera diadakan untuk memberikan kepastian kita dalam menjalankan aturan di lapangan. Sementara ini, kita sudah menjalankan SOP umum sebelum keberangkatan SB. Dan menurut kami, itu belum cukup. Intinya kalau ada SOP bersama itu, akan dipegang teguh dan harus dijalankan sepenuhnya oleh pemilik SB," tandasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help