BKPP Diminta Perbaiki Usulan PNS, Tan Irang Tetap Ajukan Kuota 649 CPNS

Tan mengungkapkan, sebelum adanya surat tersebut, pihaknya telah menyampaikan usulan pada Januari lalu.

BKPP Diminta Perbaiki Usulan PNS, Tan Irang Tetap Ajukan Kuota 649 CPNS
TRIBUN LAMPUNG
Ilustrasi penerimaan CPNS pada tahun 2018. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Melalui surat resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Nomor 8/296/SM.01.00/2018 meminta kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau untuk segera memperbaiki usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018.

Kepala BKPP Tan Irang mengungkapkan, pihaknya telah menerima tembusan surat yang dikirimkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara perihal itu. Tan mengatakan, perbaikan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan konsultasi dan validasi kebutuhan PNS di provinsi, kabupaten dan kota

"Pertemuan antara Kementerian PAN-RB dengan Gubernur Irianto pertengahan Mei lalu, di Jakarta. Dalam surat itu, kami diminta untuk segera melakukan perbaikan dan review terhadap usulan pegawai yang telah kami sampaikan sejak awal tahun lalu melalui data elektronik maupun data fisik," paparnya.

Dalam melaksanakan perbaikan tersebut, beber Tan, Kemen PAN-RB meminta Pemkab Malinau untuk memperhatikan segala aspek. Seperti memperhatikan rencana strategis, arah pembangunan daerah, dan jumlah PNS yang akan pensiun dalam tahun 2018 ini. Dan semuanya, harus disampaikan dalam bulan ini.

"Untuk diketahui, tahun 2014 lalu merupakan momen terakhir kali Pemkab Malinau menggelar tes CPNS. Setelah itu, tahun 2015 hingga 2017 pemerintah pusat memberlakukan moraturium tes CPNS. Tahun 2018 ini, pemerintah pusat kembali membuka kesempatan untuk mengajukan kuota CPNS. Pemkab Malinau langsung mengajukan 649 CPNS," ujarnya.

Tan mengungkapkan, sebelum adanya surat tersebut, pihaknya telah menyampaikan usulan pada Januari lalu. Penyampaian dilakukan secara online mengirimkan permohonan penambahan CPNS kepada Kemen PAN-RB. Selanjutnya, pihaknya juga mengirimkan data fisiknya di bulan Februari. Namun bulan ini, seluruhnya harus diperbaiki dan disampaikan kembali.

"Baru tahun ini kita memiliki kesempatan mengusulkan. Sebab, tahun sebelumnya kan masih moratorium. Berbeda dengan tahun 2014 lalu, kita mengusulkan 1050 CPNS untuk Malinau. Tahun 2018 ini, kita hanya mengajukan 649 CPNS saja. Mengapa demikian, karena dalam masa moratorium ada pula penempatan pegawai di Malinau dari pemerintah pusat," tuturnya.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari anggaran daerah maka tidak akan disetujui permohonan pengajuan penambahan CPNS di daerah. Untuk Malinau, persoalan tersebut tidak akan menjadi masalah. Sebab, belanja pegawai di Malinau hanya 31 persen dari anggaran daerah.

"Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat tidak menyetujui permohonan kami. Belanja pegawai kita hanya 31 persen. Kalaupun nanti disetujui seluruhnya, belanja pegawai kita masih di bawah ketentuan, yakni hanya sebesar 46 persen. Untuk persoalan ini, kita sudah sampaikan seluruhnya kepada kementrian," tuturnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help