Pembagian Premium Tidak Merata Pangkalan BBM Merasa Diperlakukan tak Adil

Perlakuan tidak adil tersebut terlihat dari adanya perbedaan pembagian dan penjatahan premium kepada pangkalan-pangkalan

Pembagian Premium Tidak Merata Pangkalan BBM Merasa Diperlakukan tak Adil
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
SPBU - Masyarakat di sejumlah kecamatan kesulitan mendapat BBM, karena dari 13 kecamatan, hanya empat yang memiliki SPBU dan 2 kecamatan dilayani APMS, sisanya masih belum terlayani. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Polemik pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Kabupaten Malinau nampaknya tidak ada hentinya. Selalu saja ada permasalahan dalam proses pembagian bahan bakar bersubsidi ini. Kali ini, pemilik pangkalan/pengecer di Malinau merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemkab Malinau.

Perlakuan tidak adil tersebut terlihat dari adanya perbedaan pembagian dan penjatahan premium kepada pangkalan-pangkalan di Malinau. Informasi diterima Tribun di lapangan, untuk wilayah Kecamatan Malinau Kota, Pemkab hanya menjatah satu ton premium atau setara dengan 5 drum berisi 200 liter.

Sedangkan, untuk pemilik pangkalan di kecamatan lain yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan mendapat premium 3 ton atau setara dengan 15 drum berisi 200 liter. Keinginan pemilik pangkalan Malinau Kota, jatah yang diberikan kepada semua pangkalan harus sama.

"Kami tidak keberatan, kalau pangkalan yang mendapat jatah sebanyak 3 ton itu berada jauh dari pusat pemerintahan. Misalnya pangkalan di Kecamatan Malinau Selatan dan seterusnya. Di kecamatan-kecamatan itu, memang sangat memerlukan jatah lebih. Sebab, distribusinya cukup jauh," ujar salah satu pemilik pangkalan yang tidak mau disebutkan namanya.

"Yang membuat kami heran, misalnya pangkalan di Kecamatan Malinau Barat yang dekat dengan pusat pemerintahan mendapatkan jatah 3 ton per pangkalan. Padahal, kecamatan ini lokasinya tidak jauh berbeda dengan kami. Sama-sama dekat dengan pusat pemerintahan," lanjutnya.

Kesenjangan semakin tajam, setelah pemilik pangkalan di Kecamatan Malinau Kota mengetahui bahwa pemilik pangkalan yang mendapatkan jatah 3 ton itu hanya berdasarkan rekomendasi desa. Sedangkan, pemilik pangkalan pemegang izin resmi dari pemerintah hanya mendapat 1 ton.

"Dulu, saat menyampaikan kepada kami, Pemkab Malinau menyatakan akan menertibkan pangkalan yang hanya berdasar rekomendasi desa. Namun saat ini kondisinya berbeda. Pangkalan dengan rekomendasi desa dapat lebih banyak daripada kami yang izin pendiriannya sampai di tingkat kabupaten," paparnya.

Dengan jumlah pelanggan yang lebih banyak di daerah perkotaan, pemilik pangkalan menyatakan, akan lebih baik kuota premium untuk pangkalan di daerah perkotaan ditambah. Sebab, untuk satu ton premium hanya dapat bertahan selama satu hari. Walaupun, pangkalan di Malinau Kota cukup banyak.

Tribun mencoba menghubungi pemilik Agen Penyalur Minyak dan Solar. Dari dua APMS yang aktif di Malinau, Tribun mendapati pembenaran informasi tersebut dari pengelola APMS Semoga Jaya, Memey. Dia mengungkapkan, informasi yang diterima Tribun benar adanya. "Ya sesuai pembagian yang bapak ketahui itu," ujarnya membalas pesan singkat Tribun.

Tribun mencoba menghubungi Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setkab Malinau, Yuli Triana yang ditunjuk sebagai pemegang kebijakan pengaturan pembagian jatah premium kepada pangkalan. Namun, hingga berita ini diturunkan Tribun tidak mendapatkan jawaban. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help