Pemprov Kaltara Raih Opini WTP 4 Kali, Irianto: Tujuan Utama Kesejahteraan Rakyat

Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalimantan Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemprov Kaltara Raih Opini WTP 4 Kali, Irianto: Tujuan Utama Kesejahteraan Rakyat
HO
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Blucer Welington Rajagukguk menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara Tahun 2017 kepada Gubernur Irianto Lambrie di Kantor DPRD Kaltara, Senin (28/5/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalimantan Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara 2017.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Kaltara 2017 dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Blucer Welington Rajagukguk pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Senin (28/05) di Kantor DPRD Provinsi Kaltara.

"BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2017. Pencapaian opini WTP ini adalah keempat kalinya bagi Pemprov Kaltara," ujar Blucer saat menyampaikan hasil LHP pada rapat paripurna.

Baca: BKPP Diminta Perbaiki Usulan PNS, Tan Irang Tetap Ajukan Kuota 649 CPNS

Opini ini, lanjut Blucer, diberikan setelah BPK RI melalui para auditor BPK Perwakilan Kaltara melakukan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kaltara TA 2017, menggunakan metode risk based audit (RBA) yang komprehensif dilandasi dengan asas profesionalisme, independensi, dan integritas.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara diketahui bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kaltara 2017 telah sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Di samping itu, juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern).

Opini WTP untuk Pemprov Kaltara diberikan dengan beberapa catatan. Di antaranya, soal pengelolaan aset. BPK RI menilai, masih ada beberapa permasalahan pada pengelolaan aset oleh Pemprov Kaltara. Termasuk aset yang diserahkan dari kabupaten/kota maupun provinsi induk.

"Yang kedua, adanya kekeliruan penganggaran. Kami melihat masih ada belanja barang dan jasa dianggarkan, tapi dibelanjakan untuk belanja modal. Sebaliknya, ada belanja modal dicatatkan pada belanja pegawai. Ini perlu dibenahi," katanya.

Disampaikan juga, dalam perjalanan pemeriksaan yang dilakukan, tim auditor BPK RI mendapati ada 44 temuan dan 112 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Oleh Pemprov Kaltara, temuan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya perbaikan. Hasilnya, sebanyak 106 rekomendasi sudah diselesaikan, atau tinggal menyisakan 6 rekomendasi lagi.

"Jadi sisa 5 persennya lagi. Kalau bisa selesai seratus persen, bisa jadi Kaltara menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang 100 persen menuntaskan rekomendasi yang diberikan BPK," katanya.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, raihan opini WTP ini wajib disyukuri. Apalagi ini adalah opini WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2015 (LHP LKPD 2014).

Baca: Perusahaan Tambang Agresif Genjot Batubara

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help