Pemprov Kaltara Raih WTP Empat Kali Beruntun

Apalagi dengan tambahan pegawai-pegawai baru di bidang akuntansi, semoga laporan keuangan kita semakin baik dan berkualitas

Pemprov  Kaltara Raih WTP Empat Kali Beruntun
HO
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Blucer Welington Rajagukguk menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara Tahun 2017 kepada Gubernur Irianto Lambrie di Kantor DPRD Kaltara, Senin (28/5/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Provinsi Kalimantan Utara empat kali berturut-turut sejak tahun 2014 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menjelaskan, WTP sejatinya bukan prestasi, melainkan sebagai kewajiban semua pemerintahan daerah.

Irianto meminta semua jajarannya di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov selalu mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya dengan baik. Ia melihat setiap tahun selalu ada peningkatan kualitas laporan keuangan pemprov.

"Apalagi dengan tambahan pegawai-pegawai baru di bidang akuntansi, semoga laporan keuangan kita semakin baik dan berkualitas," katanya, Senin (28/5/2018) kepada Tribun di Kantor DPRD Kalimantan Utara.

Substansi penting dari opini WTP lanjutnya adalah beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, uang APBD yang dibelanjakan dan telah dipertanggungjawabkan, mesti memberikan dampak positif bagi masyarakat baik melalui instrumen pembangunan, pelayanan, maupun roda pemerintahan yang dijalankan pemprov.

"Kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen tahun ini. Apalagi jika investasi masuk dan aman," katanya.

"Misalnya kita bantu iuran BPJS, beasiswa pendidikan, perbaikan rumah warga miskin, bantuan ambulans, itu meringankan bagi semua warga," katanya.

Irianto menargetkan dalam LKPD 2018 nanti bisa kembali meraih WTP atau kali kelima berurut-turut.

"Tantangannya di internal pemerintah sendiri, koordinasi dengan Pemkab/Pemkot. Misalnya soal aset, sekarang masih ada aset SMA belum kita terima karena masalah lahan. Kan harus ada sertifikat. Penyajian laporan neraca aset juga harus tertib," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved